KPK Buka Peluang Jerat Golkar dengan Pidana Korporasi
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menjerat Partai Golkar dengan pidana korporasi di kasus dugaan suap kesepakatan kerjasama proyek pembangunan PLTU Riau-1. KPK sendiri sedang mengembangkan kasus itu.
"Bisa saja (Partai Golkar dijerat pidana korporasi)," tegas Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (3/9/2018).
Adanya aliran dana untuk Munaslub tahun 2017 itu terkuak saat politikus Golkar Eni Maulani Saragih yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka membenarkan adanya aliran uang suap PLTU Riau-1 untuk Munaslub Golkar.
Eni mengaku, ada sebagian uang suap yang diterimanya sebesar Rp2 miliar mengalir untuk Munaslub. Saat Munaslub, Eni sendiri menjabat sebagai bendahara. Tak hanya itu, Eni juga belakangan ini membeberkan adanya perintah dari petinggi Partai Golkar untuk mengawal proyek mulut tambang itu.
