nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Reaksi Warga Palestina Terkait Rencana Australia Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem

Rahman Asmardika, Jurnalis · Rabu 17 Oktober 2018 11:36 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 10 17 18 1965101 rencana-australia-pindahkan-kedutaan-ke-yerusalem-diprotes-warga-palestina-J3ISi5w2S9.jpg Jawad Syiam Menjalankan Pusat Informasi Wadi Hilweh di Silwan (foto: ABC News/Eric Tlozek)

WARGA Palestina beraksi atas usulan pemindahan kedutaan besar Australia di Israel ke Yerusalem. Umumnya, mereka kecewa dan terkejut dengan rencana tersebut.

Meski Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan, langkah tersebut akan membantu proses perdamaian antara Israel dengan Palestina, perwakilan Palestina di Australia justru mengatakan tindakan itu akan menyabotase proses tersebut.

Pejabat Senior Palestina, Nabil Shaath mengatakan, Morrison tampaknya menggunakan pertimbangan politik domestik jangka pendek untuk menetapkan kebijakan luar negerinya. Pernyataan Shaath ini berhubungan dengan pemilihan umum Australia yang sebentar lagi akan digelar.

"Secara politis, ini menghancurkan peluang perdamaian," kata Shaath sebagaimana dilansir ABC Australia, Rabu (17/10/2018).

"Ini tidak benar-benar membantu, (tetapi) mungkin meningkatkan peluang pemerintah memenangi (pemilih) di Wentworth di Australia,” ujarnya.

(Baca Juga: Indonesia Kecam Australia yang Pertimbangkan Pindahkan Kedubes ke Yerusalem)  

Warga Silwan Sahar Abbasi Memprotes Rencana Australia Pindah Kedutaan ke Yerusalem (foto: ABC News/Eric Tlozek)	Warga Silwan Sahar Abbasi Memprotes Rencana Australia Pindah Kedutaan ke Yerusalem (foto: ABC News/Eric Tlozek)

Ada perdebatan yang masih berlangsung mengenai status Yerusalem Timur, bagian kota suci yang direbut tentara Israel pada 1967 dan dianggap sebagai daerah pendudukan oleh PBB sejak saat itu. PBB telah mengecam pembangunan pemukiman Yahudi di kota dan upaya Israel untuk mengubah komposisi demografis penduduk di sana, contohnya dengan memindahkan lebih banyak pemukim Yahudi ke lingkungan warga Arab dan mengusir warga Arab dari sana.

Di Silwan, sebuah lingkungan Arab yang bersebelahan dengan Kota Tua Yerusalem, keputusan Australia itu mengundang keterkejutan.

"Australia selalu memberi kesan bahwa mereka netral, yang OK dengan Palestina," kata Jawas Syiam yang mengelola Pusat Informasi Wadi Hilweh di Silwan, pusat informasi yang memantau pergerakan pemukim Yahudi ke lingkungan Arab.

"Tapi sekarang kita melihat Australia mengikuti, Donald Trump. Jadi ini adalah keputusan yang sangat bodoh dari sebuah negara yang ingin menjauhkan diri dari serangan apa pun, dari masalah apa pun," lanjut Syiam.

Penduduk Silwan lainnya, Sahar Abbasi mengatakan, Australia seharusnya mengakui bahwa warga Arab di Yerusalem Timur mengalami diskriminasi. "Jangan lupa bahwa itu adalah wilayah yang diduduki, jangan lupa orang-orang yang dijajah di tanah ini dan mereka adalah kita, orang Palestina dan sebenarnya akhir-akhir ini kita benar-benar diabaikan, seperti kita tidak ada," kata Abbasi.

Sementara Pemerintah Israel menyambut komentar dari Perdana Menteri Morrison, reaksi di Israel sendiri telah dibungkam, dengan media Israel mencatat bahwa pernyataan Pemerintah Australia juga mengakui Yerusalem Timur bisa menjadi ibu kota negara Palestina di masa depan.

Mantan Diplomat Israel, Lior Weintraub yang sekarang menjabat sebagai wakil presiden organisasi advokasi The Israel Project, mengatakan pengakuan itu adalah masalah sensitif di Israel.

"Mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, saya pikir, sangat alami dan menempatkan kedutaan - jika Anda ingin menghindari kontroversi - di tempat di mana di bawah perjanjian damai akan menjadi bagian dari Israel, adalah pendekatan yang tepat," kata Weintraub.

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan kepada ABC bahwa Amerika Serikat (AS) menghargai sikap Australia.

"Kami menyambut baik dan sangat mendukung peninjauan dan diskusi Australia tentang relokasi kedutaannya, mencari kesepakatan yang lebih baik dengan Iran, dan meningkatkan keterlibatan dengan Israel," kata pejabat itu.

Pada 1980 Israel mengesahkan undang-undang yang mengatakan bahwa seluruh kota Yerusalem adalah ibukota negara "lengkap dan bersatu". Undang-undang Itu dikecam oleh Dewan Keamanan PBB, yang mengatakan hukum melanggar resolusi PBB sebelumnya.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini