nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Saran Ombudsman Agar Seleksi CPNS 2018 Bebas Maladministrasi

Witri Nasuha, Jurnalis · Senin 03 Desember 2018 16:28 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 12 03 337 1986201 saran-ombudsman-agar-seleksi-cpns-2018-bebas-maladministrasi-iUELXdyTRl.jpg CPNS (BKN)

JAKARTA – Ombudsman menyarankan beberapa perbaikan tata kelola seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Pasalnya, Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di awal Desember 2018 akan berlangsung.

Komisioner Ombudsman Laode Ida mengatakan, ada tujuh saran untuk yang disampaikan perbaikan agar tidak terjadi maladministrasi pada seleksi CPNS 2018. Saat ini, Ombudsman RI telah mengantongi sekira 1.054 laporan dari masyarakat terutama mereka yang tidak lolos hingga tahap SKD.

 Baca juga: Terima 1.054 Laporan, Ombudsman Beberkan Masalah terkait CPNS 2018

Pertama, para Laode, pengumuman persyaratan oleh Instansi Penyelenggara harus divalidasi terlebih dahulu oleh Panselnas. Sehingga, tidak adanya persyaratan yang bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan.

 CPNS (Foto: BKN)

Dalam hal ini, Laode menegaskan, persyaratan harus diperinci secara jelas terutama untuk formasi yang membutuhkan kekhususan seperti halnya pada formasi KUA yang tidak dijelaskan betul terkait syarat yang tidak tertera secara spesifik.

“Kedua, Persyaratan akreditasi yang digunakan harus mengacu pada peraturan menteri yang telah membidangi. Dalam hal ini Menristek Dikti telah menerbitkan Peraturan Menteri Ristekdikti No 32 Tahun 2016 tentang akreditasi program studi dan Perguruan tinggi,” ujarnya.

 Baca juga: Pemerintah Galakkan Penyandang Disabilitas Jadi PNS

Bagi Laode, hal ini bukan hanya menjadi masalah di akreditasi Perguruan Tinggi. Namun , keaktifan dalam tim juga harus diperhatikan. "Ini problem tidak hanya akreditasi perguruan tinggi tapi tergantung keaktifan tim akreditasi perguruan tinggi dan daerah," ujarnya.

Ketiga, tingkat pendidikan calon peserta harus memperhatikan rumpun ilmu, bukan menggunakan nomenklatur program studi dan harus mendapat pertimbangan dari Kementerian Ristekdikti sebelum nantinya diumumkan kepada masyarakat.

Keempat, Laode memberikan masa sanggah kepada masyarakat untuk menyampaikan sanggahannya terkait hasil setiap tahapan seleksi kepada Panselnas dan Panitia Penyelenggara. Hal ini pun sesuai kaidah pada UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terkait seluruh pengaduan atau laporan dari masyarakat harus ditanggapi oleh pihak penyelenggara dan Panselnas sendiri.

“(Kelima) harus aktif dalam memberikan jawaban atau tanggapan atas pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat. Mengingat Helpdesk dan Call Center setiap pihak penyelenggara telah didaftarkan kepada BKN dan diumumkan kepada masyarakat,” ujarnya.

Keenam, lanjutnya, perbaikan terhadap soal-soal yang digunakan. Dalam hal ini soal harus dilakukan uji validitas dan reabilitas agar lebih optimal dan dapat menjaring CPNS yang lebih berkompeten dan berintegritas nantinya.

 Baca juga: 30% PNS di Indonesia Bekerja "Semau Gue", Tak Beri Manfaat untuk Masyarakat

Tidak hanya itu, soal untuk peserta penyandang disabilitas pun harus didesain sebaik mungkin, mengingat banyaknya karakteristik disabilitas pada calon peserta. Hal ini dapat meminimalisir kesamaan terhadap soal-soal formasi umum terutama untuk calon peserta disabilitas netra.

Terakhir, Pengadaan sarana dan prasarana seleksi harus disiapkan secara matang sesuai dengan menggunakan perencanaan sesuai anggaran yang tersedia.

Seperti halnya penyediaan komputer atau laptop untuk CAT yang kurang dipersiapkan saat berlangsungnya tahapan SKD di Banda Aceh, Kediri dan Purworejo. Dalam hal ini, Ombudsman menegaskan harus dilakukan uji coba terlebih dahulu sebelum digunakan untuk tahapan seleksi CPNS berikutnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini