nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jangan Lagi Ada Pengkambinghitaman Kelompok Minoritas Dalam Politik

Agregasi VOA, Jurnalis · Jum'at 07 Desember 2018 07:19 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 12 07 337 1987928 jangan-lagi-ada-pengkambinghitaman-kelompok-minoritas-dalam-politik-xCMFhqITH9.jpg

JAKARTA - Dalam kontestasi politik, sering kali para elit politik menghalalkan segara cara untuk meraih dukungan, termasuk menggunakan politik identitas yang berbasis suku, ras, gender maupun agama atau kepercayaan. Dampaknya, tentu sangat menggerus demokrasi, terlebih kaum minoritas yang menjadi korban.

Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan, kejadian politik identitas yang mengorbankan kaum minoritas terjadi di berbagai kawasan Asia Tenggara. Dia mencontohkan bagaimana peristiwa di Myanmar yang mengorbankan banyak pengungsi Rohingya.

 Baca juga: Survei LIPI: Isu SARA Menjadi Besar karena Dipolitisasi Elite Politik

Di Indonesia pun, kata Usman, pelanggaran HAM masa lalu hingga kini belum terpecahkan dan belum lagi kaum Ahmadiyah yang masih belum bebas dalam menjalankan keyakinannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Dalam acara Scapegoating the “Other” in Southeast Asia, di Galeri Salihara, Kamis 6 Desember 2018, Usman mengatakan sebenarnya untuk di kawasan ASEAN, kemajuan demokratis di Indonesia tidak terlawankan. Indonesia sudah melampaui proses demokrasi selama 20 tahun, yang seharusnya menjadikan negara ini dikatakan stabil dari sisi demokrasinya.

Pemilihan Umum

 Baca juga: Sri Bintang Pamungkas Penuhi Panggilan Polisi terkait Kasus SARA

Meski begitu, proses demokrasi di Indonesia bukanlah tanpa masalah. Apalagi menjelang pesta demokrasi pemilihan Presiden di tahun depan, politik identitas sangat kental terasa. Jokowi yang beragama Islam pun masih diserang dengan berbagai isu oleh lawan politiknya.

"Bahkan Jokowi yang sudah jelas muslim enggak cukup muslim. Dia sudah jelas orang Islam, tapi dianggap bukan orang Islam yang baik, itu siapa yang mendefinisikan ya lawannya, itu sebenarnya agak bahaya, belum lagi isu anti komunisme terus LGBT, jadi sebenarnya ada potensi yang negatif di dalam kontestasi elektoral sekarang ini, dan tampaknya Jokowi terjebak dengan itu. Menghadapinya dengan identity politik juga, dengan katakanlah mengangkat Ma’ruf Amin dengan begitu ia mau mengatakan bahwa OK, memang saya belum cukup muslim, nah saya angkatlah Kiai sebagai wakil saya. Sebenarnya kan enggak perlu," tukas Usman.

Menurutnya, agar politik identitas tersebut tidak semakin menggerus demokrasi di Indonesia, dan mengorbankan kaum-kaum minoritas, maka sudah selayaknya negara bertindak. Seperti menyelesaikan permasalahan kaum minoritas yang dikambinghitamkan dalam dunia politik.

 Baca juga: Isu SARA Diprediksi 'Laku' di Tahun Politik, JK: Batasannya Harus Ditaati

Ditambahkannya, pemerintah juga harus menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu yang hingga sekarang belum terpecahkan seperti kerusuhan rasial pada tahun 1998 lalu. Tentu semua pihak tidak ingin demokrasi yang telah dipelihara sejak 20 tahun yang lalu ini hancur begitu saja, akibat hasrat para elite politik yang ingin berkuasa dengan menghalalkan berbagai cara.

"Harus segera diselesaikan kelompok minoritas yang sekarang diserang, distigma, dikambinghitamkan. Caranya apa? Misalnya Ahmadiyah, ya harus dikembalikan ke pemukiman asalnya, kalau rumahnya sudah hancur yang harus diperbaiki, kalau mereka belum mendapatkan hak-hak sipil, seperti sertifikat lahir, sertifikat kematian, sertifikat menikah ya harus diberikan atau dijamin," tambah Usman.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini