nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Polda Papua Minta Semua Pihak Tak asal Bicara soal Korban KKB

Edy Siswanto, Jurnalis · Senin 10 Desember 2018 22:59 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 12 10 340 1989456 polda-papua-minta-semua-pihak-tak-asal-bicara-soal-korban-kkb-LWYyB7AxRJ.jpg Evakuasi korban KKB Papua (Edy Siswanto)

JAYAPURA - Polda Papua mengingatkan pihak-pihak untuk tidak asal bicara soal kasus Nduga yang menyebut aparat gabungan telah mengorbankan masyarakat dalam proses penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang telah membantai pekerja jembatan 1 Desember lalu.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol A.M Kamal mengingatkan hal tersebut karena ada pihak yang mengeluarkan pernyataan provokatif di media massa, dengan menyebut enam warga sipil Nduga menjadi korban aparat.

"Orang yang jadi korban ini siapa, posisinya di mana, sedang apa, barang tentu itu yang dipertanyakan dan dengan siapa mereka. Kami menegaskan mereka patut diduga keenam orang ini adalah kelompok yang melakukan kejahatan terhadap para pekerja PT Istaka Karya," kata Kamal, Senin (10/12/2018).

(Baca Juga: Satu Jenazah Korban KKB Papua yang Teridentifikasi Akan Dibawa ke Toraja)

Sebab, baik TNI maupun Polri belum menerima adanya laporan korban meninggal, selain karyawan Istaka Karya pasca-pembantaian itu. "Kami meminta seluruh masyarakat baik tokoh masyarakat maupun agama di mana pun berada untuk tidak menyampaikan pernyataan provokatif yang dapat menimbulkan opini-opini negatif terhadap upaya TNI-Polri dalam rangka penegakan hukum kepada KKB," tegasnya.

"Ini adalah penegakan hukum, bukan operasi militer. Karena hukum harus tegak dimanapun berada," sambungnya.

Evakuasi korban KKB

Dikatakan Kamal, pihak yang siap mengenakan sanksi sesuai Undang-Undang ITE atas pernyataan yang sifatnya berita bohong tersebut.

"Kami siap menegakkan Undang-undang ITE kepada para pelaku penyebar berita bohong. Kalau benar tidak apa, tapi kalau salah tentu akan menyesatkan," katanya.

(Baca Juga: Polisi Pastikan Tak Ada Operasi Militer di Nduga Papua)

Kamal menyebut, penegakan hukum terhadap KKB harus dilakukan dengan tindak kejahatan yang telah dilakukan kelompok tersebut. Perbantuan TNI dalam upaya tersebut melihat kondisi medan sulit hingga membutuhkan prajurit yang mumpuni.

"Oleh karena itu, kami Kepolisian meminta bantuan kepada TNI untuk membackup, karena kita ketahui Medan yang cukup sulit, dan kita tahu rekan TNI kita terlatih untuk ini," katanya.

Sebelumnya, sesuai pemberitaan media lokal di Jayapura, seorang anggota DPRD Kabupaten Nduga Ikabus Gwijangge menyebut mendapat informasi dari warga bahwa 6 orang warga yang menjadi korban dalam proses penegakan hukum oleh aparat. Pernyataan tersebut, tentunya belum valid sebelum adanya bukti konkret.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini