"Termasuk membangun opini publik, baik untuk diri Polri sendiri, karena kita tahu sejak '98 Indonesia bergerak ke demokrasi liberal, kebebasan. Ditandai dengan parlemen civil society, media, masyarakat kritis, dan seterusnya. Freedom, kebebasan. Nah, ini membuat gaya kita juga berubah dari sistem polisi di tengah sistem politik semi-otoriter, semi-demokrasi, mengarah ke liberal demokrasi yang lebih bebas," bebernya.

Selain itu juga, Divisi Humas Polri juga dituntut dapat meraih kepercayaan serta memberikan informasi kepada masyarakat, termasuk kemampuan manajemen menghadapi media. Hal itu sesuai konsep yang dinamakan Promoter (profesional, modern, terpercaya).
"Opini publik sangat dipengaruhi media massa. Oleh karena itu, peran penting humas di situ. Humas memiliki tugas kompleks. Pertama, bagaimana bisa me-manage media dalam membangun kepercayaan publik kepada Polri, agar Polri bisa survive. Kalau gagal, akan sulit survive, organisasi mana pun," tegasnya.
(Baca juga: Kapolri dan Polisi Australia Bahas Pencegahan Kejahatan Transnasional)