Marak Bencana, Debat Capres Perlu Adu Gagasan Mitigasi

Taufik Budi, iNews.id · Minggu 20 Januari 2019 10:55 WIB
https: img.okezone.com content 2019 01 20 605 2006883 marak-bencana-debat-capres-perlu-adu-gagasan-mitigasi-9WXw4GCgTB.jfif Debat perdana Pilpres 2019 (Foto: Ist)

SEMARANG – Debat calon presiden–wakil presiden Pilpres 2019 masih menyisakan empat putaran lagi. Calon-calon pemimpin bangsa ini diminta beradu gagasan tentang mitigasi bencana, karena Indonesia berada di ‘ring of fire’.

Bencana yang beruntun mulai dari Lombok, Palu, hingga Banten seolah menjadi titik puncak kegagapan pemerintah untuk mengantisipasinya. Tak heran, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga capres nomor urut 01, langsung memerintahkan inventarisasi dan pembaharuan peralatan deteksi tsunami.

“Seharusnya dengan kejadian bencana mulai Palu NTB ini presiden kan getol perhatian masalah bencana (turun lansung ke lokasi). Menteri Sri Mulyani harus mengalokasikan dana untuk membangun alat (baru) yang harus dipasang,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, Sarwa Pramana, Minggu (20/1/2019).

(Baca Juga: TKN Jokowi: Tunggu Kejutan Penampilan Pak Ma'ruf Amin di Debat Selanjutnya!)

Debat

Menurut Sarwa, banyak juga kritik-kritik hingga habis-habisan kepada pemerintah, karena alat-alat EWS (early warning system) kuno tidak pernah ada revitalisasi dengan alat-alat yang canggih.

"Tapi saya seneng itu realita. Ini sudah waktunya Negara untuk memberi prioritas bahwa bencana ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.

Dia pun mendukung dengan wacana debat capres-cawapres tentang gagasan untuk penanggulangan bencana. Apalagi, wilayah kerjanya Jawa Tengah juga tak luput dari ancaman beragam bencana mulai tsunami, letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, banjir, kebakaran hutan, hingga kawah gas beracun.

“Harapannya, dari para calon presiden harus sensitif pada posisi Indonesia di ring of fire. Bagaimana komitmen seorang calon presiden - wakil presiden untuk bisa mitigasi secara masif seluruh masyarakat. Terutama untuk tsunami, kemudian gunung berapi, ketiga baru yang lain. Yang mematikan kan tsunami dan gunung api,” terang dia.

(Baca Juga: Eks Angota KPU: Kisi-Kisi Membuat Debat Berjalan Landai dan Monoton

Ia meminta petugas BPBD memiliki kapasitas yang layak untuk penanganan bencana. Sebab, selama ini BPBD belum dianggap sebagai lembaga vital, sehingga personelnya terkesan asal-asalan. Hal itu diperparah dengan minimnya anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana.

“Lembaga BPBD tolong diposisikan dan di lembaga penting. Itu faktanya. Sekarang ini kondisinya di daerah anggarannya kan masih tipis, rata-rata Jawa Tengah kalau saya rekap hanya sekira Rp3 miliar (per tahun). Bahkan ada kabupaten yang hanya Rp1 miliar,” tuturnya.

 Debat Pilpres

Sarwa menilai, personelnya rata-rata dikasih orang-orang yang tidak berkapasitas, orang buangan. Ini di Jawa Tengah masih kaya begitu, bayangkan kalau di luar Jawa.

"Saya selalu marah-marah juga dengan daerah-daerah, semua masih tergantung pada pusat dan provinsi. Tapi ada kabupaten yang sudah top, misalnya Kebumen itu bagus komitmennya,” tuturnya.

Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP), Muhammad Rifai, mendorong capres-cawapres untuk menyampaikan gagasannya untuk menanggulangi bencana di Tanah Air. Terlebih hingga kini masih banyak warga yang belum mengerti tentang edukasi kebencanaan.

“Itu sangat penting menjadi materi debat capres terkait bencana alam yang ada di Indonesia. Apalagi Negara ini sebagai zona kritis atas kerusakan alam, sehingga masalah bencana hingga mitigasinya perlu menjadi pokok atau utama dalam debat capres-cawapres 2019,” tegas Rifai.

Selain itu, capres-cawapres juga perlu menyatakan komitmennya untuk pelaku kerusakan lingkungan. Banyak bencana yang terjadi tak luput dari ulah jahil manusia seperti penebangan liar hingga mengakibatkan hutan gundul dan berujung banjir.

“Banjir, longsor, dan sebagainya mestinya menjadi prioritas program bagi capres dan cawapres. Karena bencana alam di Indonesia ini kan tidak semata-mata karena persoalan alam, lebih pada kejahilan ulah manusia. Sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan diusung menjadi program cawapres-cawapres 2019-2024 ini harus jelas programnya dalam konteks penanganan bencana,” terangnya.

Perlu ada pencegahan, karena terjadi indikasi kesengajaan perusakan oleh masyarakat atau manusia, sehingga terhadap para perambah hutan, penambangan lahan yang luar biasa harus ada sanksi jelas. Termasuk penataan RTRW harus disampaikan, jika ada yang melanggar capres-cawapres juga harus komitmen menegakkan aturan.

Sekadar diketahui, debat perdana capres-cawapres berlangsung pada 17 Januari dengan tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Debat akan diselenggarakan sebanyak empat kali lagi, 17 Februari, 17 dan 30 Maret, serta yang terakhir akan ditentukan tanggal dan tempatnya pada akhir Januari oleh KPU RI.

Debat Pilpres 2019 diikuti pasangan nomor 01 Jokowi- Ma'ruf Amin dan nomor 02 Prabowo Subianto- Sandiaga Salahuddin Uno.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini