SEMARANG – Banjir parah yang melanda sejumlah daerah di kawasan pantai uara (pantura) Jawa Tengah diminta tak diseret menjadi isu politik.
Terlebih menjelang perhelatan Pilpres 2019, banyak peristiwa yang akhirnya ditarik-tarik ke ranah politik.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, di tengah meningkatnya suhu politik jelang Pemilu, kondisi bencana rawan dimanfaatkan untuk politisasi menjatuhkan personal maupun instansi. Jika hal itu sampai terjadi, masyarakat korban bencana yang paling dirugikan.
"Seperti itu bisa digoreng sampai gosong terutama menjelang Pilpres. Maka kondisi itu saya pantau terus lewat medsos. Cara ini yang kita pakai untuk melayani masyarakat," ujar Ganjar di sela Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Administrator, Pejabat Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemprov Jateng, di Gedung Gradhika, Senin (28/1/2019).
Banjir di Pekalongan
(Baca Juga: Diterjang Banjir, 4.000 Warga Batang dan Pekalongan Mengungsi)
Politikus PDI Perjuangan itu menyatakan, pada akun medsos, Ganjar memperoleh mention dari salah satu akun radio yang tengah memawancarai warga korban banjir di Pekalongan. Pemilik akun tersebut mengaku belum memperoleh bantuan.
Karena itu, dia khawatir banjir di Jateng justru dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi keadaan.
"Dia berkomentar belum menerima bantuan. Saya tekankan kalau bencana jangan dieksploitasi, kalau masih ada kekurangan langsung hubungi saya. Karena gampang," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, banjir melanda sejumlah daerah di pantura jateng di antaranya Kabupaten dan Kota Pekalongan, Batang, dan Kendal. Ribuan warga terpaksa dievakuasi ke pengungsian karean banjir merendam permukiman hingga setinggi 1,5 meter.
Follow Berita Okezone di Google News
(aky)
