nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Yaya Purnomo Divonis 6,5 Tahun Penjara karena Korupsi

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Senin 04 Februari 2019 23:42 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 02 04 337 2013808 yaya-purnomo-divonis-6-5-tahun-penjara-karena-korupsi-TI6iiTkIPI.jpg ilustrasi (Shutterstock)

JAKARTA - Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo dengan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara.

Yaya Purnomo juga dijawibkan membayar denda Rp200 juta subsidair satu bulang kurungan, karena terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap Rp300 juta dari Bupati Lampung Tengah, Mustafa. Uang itu diserahkan melalui Kepala Dinas PUPR Lampung Tengah, Taufik Rahman.

"Menyatakan terdakwa Yaya Purnomo terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Ketua Majelis Hakim, Bambang Hermanto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (4/2/2019).

Menurut hakim, suap yang diterima Yaya bertujuan untuk memuluskan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) dari APBN 2018 mengalir ke Kabupaten Lampung Tengah.

Yaya terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

Majelis hakim juga menyatakan Yaya terbukti menerima gratifikasi berupa uang Rp6,529 miliar, USD55 ribu dan SGD325 ribu. Uang tersebut berasal dari beberapa daerah terkait dengan pengurusan DAK dan Dana Insentif Daerah (DID) APBN 2018.

"Terdakwa Yaya menerima gratifikasi sebesar Rp 6,529 miliar dan USD 55 ribu dan SGD 325 ribu. Majelis hakim berpendapat uang gratifikasi itu dianggap suap," terang hakim.

Dalam mengurus anggaran tersebut, Amin menggunakan jasa konsultan Eka Kamaludin. Eka bersama mantan anggota DPRD Kuningan, Iwan Sonjaya, mencari daerah mana saja yang ingin mendapatkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DAK dan DID APBN 2018 melalui usulan anggota DPR Amin Santono.

Namun, daerah tersebut harus memberikan fee sebesar 7 persen kepada Amin dari total anggaran yang diterima.

Menurut hakim, gratifikasi yang diperoleh Yaya merupakan pemberian sejumlah daerah atas pengurusan anggaran. Yaya menjanjikan daerah yang menggunakan jasanya akan mendapatkan alokasi anggaran di Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) APBN tahun 2018.

(sal)

1 / 1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini