nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Divonis 6,6 Tahun Penjara, Ini Rentetan Suap yang Diterima Yaya Purnomo

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Selasa 05 Februari 2019 00:30 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 02 05 337 2013817 divonis-6-6-tahun-penjara-ini-rentetan-suap-yang-diterima-yaya-purnomo-tpsI0IbHvW.jpg ilustrasi (Shutterstock)

JAKARTA – Mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo dengan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara. Dia juga didenda Rp200 juta karena terbukti menerima suap.

Dalam sidang pamungkas di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/2/2019), majelis hakim yang diketuai Bambang Hermanto, membeberkan korupsi dilakukan Yaya Purnomo dengan menjual pengaruh dan wewenangnya, sebelum memutuskan hukuman.

Majelis menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap Rp300 juta dari Bupati Lampung Tengah, Mustafa. Uang itu diserahkan melalui Kepala Dinas PUPR Lampung Tengah, Taufik Rahman. Dia juga menerima gratifikasi.

"Menerima gratifikasi sebesar Rp 6,529 miliar dan USD 55 ribu dan SGD 325 ribu. Majelis hakim berpendapat uang gratifikasi itu dianggap suap," katanya.

Suap yang diterima Yaya bertujuan untuk memuluskan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) dari APBN 2018 mengalir ke Kabupaten Lampung Tengah.

 

Ternyata bukan hanya untuk Lampung Tengah saja. Yaya juga menerima fee dalam pengurusan DAK dan DID untuk daerah lain.

Hakim membeberkan daftar daerah yang telah mengajukan proposal dan memberikan fee kepada Yaya Purnomo terkait pemulusan anggaran DAK maupun DID. Berikut daftar daerah tersebut :

1. Kabupaten Halmahera Timur

Yaya menerima fee terkait persetujuan DAK sebesar Rp30 miliar yang diajukan oleh Kepala Bidang Renbang Sosbud Bappeda Halmahera Timur, Muhammad Sarmin Sulaeman Adam.

2. Kabupaten Kampar

Yaya menerima fee sebesar 7 persen yang dibagi dengan Amin Santono.

3. Kota Dumai

Pada Oktober 2016, pemerintah Kota Dumai mendapatkan alokasi DAK sekira Rp96 miliar untuk dana pendidikan sebesar Rp11 miliar dan infrastruktur sekitar Rp10 miliar. Selain itu, Kota Dumai juga menerima DAK untuk bidang rumah sakit pada bulan November 2017 sebesar Rp20 miliar.

 

Yaya Purnomo menerima fee setelah memuluskan sejumlah anggaran untuk Kota Dumai tersebut.

4. Kabupaten Labuhanbatu Utara

Pada 10 April 2017, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara mengajukan DAK melalui program e-planning dengan permohonan sebesar Rp504 miliar. Setelah pagu indikatif DAK Labuhanbatu Utara diumumkan pada sekitar bulan Juli 2018, Yaya memperoleh fee.

Selanjutnya, pada Januari 2018, Pemkab Labuhanbatu kembali mengajukan DAK yang kali ini untuk kepentingan pembangunan RSUD Aek Kanopan senilai Rp30 miliar. Atas terealisasinya permintaan anggaran tersebut, Yaya kembali menerima fee.

5. Kota Balikpapan

Wali Kota Balikpapan, HM Rizal Effendy mengajukan permohonan DID tahun anggaran 2018 sebesar Rp70 miliar. Dalam pertemuan terkait pembahasan fee, Yaya sempat meyampaikan kode yang berbunyi 'jangan lupa buat kita-kita'.

6. Kabupaten Karimun

Pemkab Karimun mengajukan usulan DID tahun anggaran 2018 sebesar Rp50 miliar. Setelah Kemenkeu mengumumkan Kabupaten Karimun memperoleh alokasi DID senilai Rp41,2 miliar, Yaya mendapatkan fee.

7. Kota Tasikmalaya

Pemerintah Kota Tasikmalaya mengajukan usulan DAK senilai Rp53,730 miliar yang terdiri atas DAK Reguler bidang jalan senilai Rp47,790 miliar serta DAK bidang irigasi senilai Rp5,9 miliar.

Selain itu, Pemkot Tasikmalaya juga mengusulkan DAK untuk bidang kesehatan sekira Rp29,9 miliar, DAK Prioritas daerah senilai Rp 19,9 miliar dan Rp 47,7 miliar. Dari usulan tersebut, Yaya menerima fee.

8. Kabupaten Tabanan

Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti mengajukan usulan dana DID senilai Rp65 miliar dan Rp51 miliar. Atas dikabulkannya usulan tersebut, Yaya mendapatkan fee.

Terkait perkara gratifikasi, Yaya terbukti melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini