nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Periksa Kahar Muzakir, KPK Telusuri Peran Banggar di Kasus Suap DAK Kebumen

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Selasa 12 Februari 2019 19:40 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 02 12 337 2017015 periksa-kahar-muzakir-kpk-telusuri-peran-banggar-di-kasus-suap-dak-kebumen-04YW8GZZXe.JPG Juru Bicara KPK, Febri (Foto: Okezone)

JAKARTA ‎- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menelusuri peran Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di kasus dugaan suap perolahan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2016 untuk Kabupaten Kebumen.

Demikian diungkapkan Juru Bicara ‎KPK, Febri Diansyah usai tim penyidik memeriksa tiga anggota DPR RI sebagai saksi untuk tersangka Taufik Kurniawan. Ketiganya yakni, Kahar Muzakir, Ahmad Riski Sadig, dan Said Abdullah, pada hari ini. Ketiganya merupakan mantan pimpinan Banggar.

"Ketiga saksi dikonfirmasi terkait proses dan prosedur pengajuan anggaran, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN TA 2016 untuk alokasi APBD-P Kab Kebumen TA 2016, termasuk dalam posisi di Badan Anggaran DPR-RI sebelumnya," kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (12/2/2019).

Baca Juga: KPK Periksa Petinggi PT WKE Terkait Suap Proyek KemenPUPR

KPK

‎Kahar Muzakir telah rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Usai diperiksa, mantan Ketua Bangar tersebut mengakui bahwa dikonfirmasi oleh penyidik KPK terkait proses penganggaran APBN-P tahun 2016.

"Saya dimintai keterangan soal anggaran APBN-P 2016. Pertanyaannya cuma 7," terang Politikus Golkar tersebut di pelataran Gedung Merah Putih KPK.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan satu legislator yakni Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengembangan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Baca Juga: 3 Pejabat PUPR Kembalikan Uang Dugaan Suap Rp1,7 Miliar ke KPK

KPK

Taufik diduga menerima suap sebesar Rp3,65 miliar untuk memuluskan DAK Kabupaten Kebumen. Uang suap tersebut diterima Taufik disinyalir s‎ebagai fee atas pemulusan perolehan DAK fisik untuk Kebumen dari APBN Perubahan 2016.

Atas perbuatannya, Taufik disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini