Program Indonesia Pintar Sukses Tekan Angka Putus Sekolah
DEPOK – Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah terbantu dengan adanya Program Indonesia Pintar (PIP) yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Program Indonesia Pintar sangat membantu mengurangi angka anak putus sekolah di wilayah itu. Tercatat, pada tahun 2018 Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kabupaten Klaten sudah tersalurkan hampir 100 persen.
Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Sri Nugroho, di sela-sela acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019, di Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Rabu (13/2/2019).
“Penyaluran KIP di Kabupaten Klaten hampir 100%, ini sangat membantu kabupaten kami dalam mengurangi angka putus sekolah,” ujar Sri Nugoho.
Nugroho mengatakan, jumlah siswa penerima manfaat PIP tahun 2018 di Kabupaten Klaten mencapai 86.832 siswa, rinciannya sebanyak 59.926 siswa Sekolah Dasar (SD), 26.534 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 372 siswa pendidikan kesetaraan (Diktara). Dari jumlah tersebut, telah mengurangi angka putus sekolah yang jumlahnya pada tahun 2017 sebanyak 136 siswa, berkurang menjadi 54 siswa di tahun 2018. Dengan demikian, angka putus sekolah berkurang sebanyak 60% di tahun 2018.
Selain itu, menurut Nugroho, Program Indonesia Pintar juga membantu Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendukung program pendidikan dasar sembilan tahun.
“Dengan PIP otomatis dapat mendukung program pendidikan dasar sembilan tahun, karena siswa rentan miskin atau miskin dapat terbantu untuk terus bersekolah sampai tingkat atas (SMA),” tuturnya.
Dalam mendukung PIP, Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan sosialisasi cara pencairan serta pemanfaatan PIP melalui kepala sekolah, Musyawarah Kesepakatan Kepala Sekolah (MKKS), Koordinator Wilayah (Korwil), dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Klaten juga mengawasi pendistribusian PIP dengan cara mendatangi sekolah-sekolah untuk mengetahui jumlah penerima manfaat PIP dan memastikan bahwa pendistribusian tersebut tepat sasaran.
Untuk keberhasilan implementasi PIP, Nugroho mengatakan, Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi terhadap data masyarakat rentan miskin atau miskin dalam pembiayaan pendidikan. “Pendataan ulang dan validasi data terkait dengan siswa rentan miskin atau miskin perlu terus diperbaharui setiap tahunnya agar pendistribusian manfaat PIP tetap tepat sasaran,” pungkasnya.
