"Pendidikan politik untuk 2019 ini sudah tidak memungkinkan. Yang bisa kita lakukan menbatasi hoaks," tuturnya.

Kemudian, persoalan eks koruptor yang kembali berlaga di pemilihan legislatif (pileg). Menurutnya, mereka tak layak untuk dipilih.
Ia pun sangat mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merilis nama-nama caleg eks koruptor. "Karena ini, melukai perasayaan publik. Publik berhak tidak memilih," ujarnya.
Sementara Peneliti Formappi, Lucius Karus menyoroti hoaks masuknya Warga Negara Asing (WNA) daftar pemilih tetap (DPT). Belum lagi persoalan adanya anak-anak muda yang pada 17 April genap berusia 17 tahun tapi tidak masuk DPT, serta rekam jejak anggota DPR.