Lindungi Pekerja Migran, Kemenaker Resmikan LTSA PPPMI Ponorogo

Abu Sahma Pane, Okezone · Senin 04 Maret 2019 16:04 WIB
https: img.okezone.com content 2019 03 04 1 2025615 lindungi-pekerja-migran-kemenaker-resmikan-ltsa-pppmi-ponorogo-2M7FTaXo79.jpg Foto: dok.Humas Kemenaker

PONOROGO – Untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan pelindungan pekerja migran, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meresmikan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Penempatan dan Pelidungan Pekerja Migran Indonesia (PPPMI) di Kantor Disnaker Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Rabu (27/2/2019).

LTSA LPPPMI tersebut diharapkan membantu perlindungan hak migrasi setiap warga negara. "LTSA di Ponorogo ini merupakan bukti konkret hadirnya negara di tengah masyarakat dalam melindungi hak migrasi setiap warga negara. Kepedulian negara terhadap pekerja migran merupakan suatu keharusan,” ujar Staf Ahli Menaker Bidang Hubungan Antar Lembaga (HAL) Irianto Simbolon didampingi Karo Humas Kemnaker Soes Hindharno.

Peluncuran LTSA PPPMI dihadiri oleh Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, Kadisnakertran provinsi Jatim Himawan Etsu, Kadisnakertrans Kabupaten Ponorogo Bedianto, pejabat BNP2TKI, pejabat Kepolisian, pejabat Imigrasi dan 400-an calon PMI.

Irianto Simbolon mengatakan, LTSA akan memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan pelindungan calon PMI atau PMI dalam mempercepat peningkatan kualitas pelayanan pekerja Indonesia.

Keberadaan LTSA di Kabupaten Ponorogo sangat penting mengingat wilayah itu merupakan salah kantong pekerja migran terbesar di Indonesia.

Dengan keberadaan LTSA ini pemerintah berharap masyarakat Ponorogo tak jadi korban perdagangan manusia. "Melalui LTSA, masyarakat Ponorogo akan diajak melalui prosedur yang benar jika ingin bekerja ke luar negeri sehingga mereka tidak menjadi korban," kata Irianto.

Menurutnya, penempatan tenaga kerja ke luar negeri merupakan tanggung jawab negara, sehingga perlu diberikan perlindungan. "Tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga keluarganya (dilindungi),” kata Irianto.

Mengenai upaya pencegahan pekerja migran non prosedural, lanjut Irianto, Kemnaker telah menginisiasi pelayanan satu atap di seluruh asal daerah pekerja migran. Saat ini sudah 33 LTSA di daerah asal pekerja migran.

Sementara itu Kepala Biro Humas Kemenaker Soes Hindharno menambahkan, pihaknya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang telah mewujudkan terbentuknya LTSA sesuai mandat Pasal 41 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

"LTSA merupakan kewenangan Pemda dalam rangka memberikan pelayanan terhadap calon PMI dengan mudah, murah, dan solutif yang dikoordinir Kadisnaker setempat, " katanya.

Soes juga mengatakan CPMI wajib memiliki kompetensi sebelum bekerja ke luar negeri sesuai kebutuhan pasar kerja. Ia berharap penempatan keluar negeri tidak hanya menjadi urusan dari pemerintah saja. "Melainkan stakeholder terkait termasuk peran serta masyarakat, " ujarnya.

LTSA Ponorogo sendiri juga difungsikan untuk melayani urusan CPMI/PMI secara terpadu, terkait dengan dokumen keberangkatan dari urusan ketenagakerjaan, kependudukan, kesehatan, keimigrasian, jaminan sosial dan pelayanan penanganan permasalahan PMI melalui mediasi.

Sedangkan Kadisnakertrans Kabupaten Ponorogo Bedianto mengungkapkan, pada 2018 sebanyak 6000 pekerja migran asal Kabuaten Ponorogo telah berangkat ke luar negeri. "Total hingga saat ini sebanyak 35.000 pekerja migran dari Ponorogo yang bekerja di luar negeri," katanya.

(abp)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini