Belum Rekam E-KTP, 19.038 Warga DIY Terancam Tak Bisa Memilih di Pemilu 2019

Kuntadi, Jurnalis · Selasa 12 Maret 2019 05:29 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 03 12 606 2028712 belum-rekam-e-ktp-19-038-warga-diy-terancam-tak-bisa-memilih-di-pemilu-2019-1axjvNfs9U.jpg Ilustrasi

YOGYAKARTA - Belum semua warga DIY yang berhak untuk memilih pada Pemilu 2019 terdata dalam daftar pemilih. Banyak di antara mereka yang belum melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP). Padahal, itu menjadi dasar seseorang bisa masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemda DIY, Maladi mengatakan, sampai akhir Februari 2019 tercatat jumlah penduduk DIY mencapai 3.631.015 jiwa. Dari jumlah tersebut, 2.777.614 sudah dewasa dan wajib melakukan perekaman e-KTP. Namun, dari pengecekan data yang ada masih ada 19.038 yang belum melakukan perekaman atau sekitar 1 persen.

“Ada sekitar 19.038 orang yang belum melakukan perekaman KTP di wilayah DIY. Mereka mestinya berhak menjadi pemilih tetapi belum melakukan perekaman,” katanya kepada wartawan, Senin (11/3/2019).

Atas permasalahan ini, pihaknya meminta semua kabupaten/kota untuk melakukan sosialisasi kepada warga. Mereka yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah diminta untuk melakukan perekaman. Nantinya mereka bisa terdata sebagai calon pemilih agar terdata agar bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu dan pilpres mendatang.

“Kita akan gelar pelayanan terpadu pada 20 dan 21 Maret,” ujarnya.

ilustrasi

Di samping itu, Biro Pemerintahan juga akan bekerjasama dnegan Dinas Pendidikan. Salah satunya untuk menggelar sosialisasi di sekolah-sekolah. Siswa yang sudah berusia 17 tahun atau akan berusia 17 tahun saat 17 April nanti sudah melakukan perekaman.

“Waktunya memang mepet, tetapi masih bisa diurus, agar bisa menggunakan hak pilihnya,” ucapnya.

(Baca Juga : TKN Akui Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Turun Akibat Diserang Fitnah)

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto minta agar masalah ini ditindaklanjuti secara serius. Jangan sampai warga yang ebrhak menggunakan hak pilihnya terabaikan karena tidak meiliki KTp. Sehingga pemerintah harus berupaya melakukan fasilitasi agar bisa melakukan perekaman.

“Mereka harus difasilitasi agar bisa melakukan perekaman. Jangan sampai mereka tidak bisa menggunakan hak-haknya,” kata politikus muda PDI perjuangan ini.

(Baca Juga : Antisipasi Keributan Pendukung dalam Debat, KPU Bentuk Tim Komite Damai)

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini