nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Klub Menembak Tolak Rencana Revisi UU Senjata di Selandia Baru

ABC News, Jurnalis · Senin 25 Maret 2019 08:07 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 03 25 18 2034467 klub-menembak-tolak-rencana-revisi-uu-senjata-di-selandia-baru-VPdqLDNqXp.jpg Penembakan (Ilustrasi)

SELANDIA BARU - Di tengah upaya Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Jacinda Ardern mendorong aturan UU senjata yang lebih ketat di negaranya menyikapi tragedi penembakan di dua masjid di Christchurch, sejumlah kelompok berusaha memperlambat perubahan tersebut.

Di pinggiran Christchurch, gerbang klub senjata dikunci - ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut.

"Saya kira kami bukan orang paling populer di Selandia Baru saat ini," kata seorang presiden klub senjata kepada ABC.

Presiden lain yang saya ajak bicara lebih blak-blakan. "Kami menderita karena sesuatu yang bukan kesalahan kami," katanya.

Tidak satupun yang bersedia diungkapkan identitasnya.

Baca juga: 2 Masjid di Selandia Baru Kembali Dibuka Pasca-Serangan Teroris

Pada hari-hari sejak Jacinda Ardern mengumumkan perubahan besar pada undang-undang senjata di Selandia Baru, sebuah momentum untuk perubahan tampaknya tak terbendung.

Segera setelah dia mengakhiri konferensi persnya, Partai Nasional oposisi menjanjikan dukungannya; sore itu juga, Petani Federasi NZ (NZFF) juga memberikan dukungan mereka.

"Rencana ini tidak akan populer di antara beberapa anggota kami," kata juru bicara NZFF Miles Anderson.

"Tapi tindakan keras adalah jalan bertanggung jawab yang harus diambil untuk memastikan kita tidak pernah menyaksikan tragedi semacam ini lagi di daratan kita."

Tapi sekarang, para pelobi senjata sedang bergerak. Dan jelas bahwa reformasi senjata ini tidak akan berlalu tanpa perlawanan - seperti yang pernah terjadi di Australia pada tahun 1996 pasca terjadinya pembantaian di Port Arthur.

 Baca juga: Pesan PM Selandia Baru untuk Trump: "Ramahlah kepada Umat Islam"

Jacinda Ardern tampaknya telah mempelajari sejarah itu. Dia ingin undang-undang ini disahkan dan lolos di Parlemen dalam waktu kurang dari tiga minggu.

Pertempuran pertama pelobi senjata adalah memperlambat proses itu.

"Perubahan ini sedang didorong begitu cepat," kata Nicole McKee, juru bicara Dewan Pemilik Senjata Api Berlisensi Selandia Baru (COLFO).

COLFO, bersama dengan sejumlah organisasi senjata api lainnya di Selandia Baru, mendukung petisi yang menyerukan kepada pemerintah untuk memberikan lebih banyak waktu untuk melakukan konsultasi publik.

"Kami mendukung perubahan yang efektif yang akan mencegah serangan teroris terjadi lagi di Selandia Baru," kata McKee

"Apa yang kita katakan adalah kita perlu lebih detail untuk membuat sebuah posisi yang lebih dipertimbangkan, [dan] penyelidikan menyeluruh sehingga kita dapat melihat apa yang salah."

Kepala Asosiasi Kepolisian Selandia Baru, Chris Cahill, mengatakan itu adalah taktik peredaman standar yang dilakukan para pelobi senjata.

 Baca juga: Teroris Pelaku Penembakan Jamaah Masjid di Selandia Baru Terancam Dipenjara Seumur Hidup

"Australia juga mengalami [perdebatan seperti ini] ketika John Howard melakukan reformasinya," katanya.

"Kuncinya kemudian bertindak cepat sebelum mereka bisa memobilisasi dan menakuti politisi. Itu sebabnya kita perlu melakukan hal yang sama."

Upaya terakhir yang dilakukan untuk mereformasi undang-undang senjata di Selandia Baru adalah dua tahun lalu.

Tetapi kemudian dilakukan penyelidikan dan rekomendasi kembali ke tahun 1992, ketika undang-undang senjata diperketat menyusul 13 orang tewas dalam pembantaian di kota Aramoana pada bulan November 1990.

"Saya telah berbicara dengan para politisi yang setelah terbitnya rekomendasi dari komite terpilih pada tahun 2016 mengatakan mereka tidak pernah melakukan lobi sekeras ini tentang suatu masalah. Dan situasi ini mencengangkan dan mengejutkan mereka," kata Cahill.

 Baca juga: Selandia Baru Akan Siarkan Langsung Azan Salat Jumat di TV dan Radio

Minggu ini, mantan Menteri Kepolisian Selandia Baru Judith Collins mengatakan kepada media Nine Newspapers bahwa dia telah menjadi sasaran lobi ketat dengan bahan-bahan yang bersumber dari Asosiasi Senapan Nasional Amerika yang kuat selama usahanya yang gagal untuk mengubah undang-undang senjata.

Nicole McKee mengatakan COLFO tidak menerima tawaran dukungan politik atau keuangan dari NRA - meskipun pihaknya menerima surat belasungkawa setelah penembakan di Christchurch.

Chris Cahill mengatakan jejak keterlibatan NRA telah tercium dalam kampanye sukses sebelumnya untuk menghentikan reformasi hukum senjata di Selandia Baru.

"Kita tentu tahu bahwa perwakilan NRA sebelumnya telah mengunjungi Selandia Baru," katanya.

"Kami tahu bahwa retorika yang kami lihat dari beberapa tempat persis sama dengan NRA. Dan ketika Anda masuk ke forum di internet, Anda jelas melihat orang-orang yang mengutip materi langsung dari NRA.

"Mereka mendapat ide yang sama - jangan memberikan satu inci pun, atau mereka akan mengambil senjata dari mereka. Dan itu tidak terjadi."

Nicole McKee mengatakan larangan sementara pada penjualan senjata semi-otomatis secara efektif menghentikan serangan teror lain terjadi - yang berarti ada waktu untuk konsultasi lebih lanjut.

Tetapi ketika ABC mengunjungi pengecer di Christchurch Gun City pada hari Sabtu (23/3/2019), aksesoris senapan serbu masih ada terlihat di rak, termasuk peluru pengisi cepat untuk senjata magazine AR-15.

Nicole McKee mengatakan COLFO juga prihatin bahwa pemilik senjata yang sah tidak disertakan dalam pembahasan perubahan ini.

"Kami memiliki komunitas pedesaan besar yang menggunakan senjata api," katanya.

"Mereka tidak memiliki akses internet. Mereka tidak memiliki akses email."

Chris Cahill mengatakan dia percaya bahwa kali ini, reformasi senjata akan berhasil.

"Saya pikir minggu ini telah mengejutkan sebagian besar warga Selandia Baru yang tidak menyadari banyaknya variasi dan jumlah senjata yang tersedia di Selandia Baru," katanya.

"Dan mereka tentu saja tidak menyadari bahwa kami tidak memiliki registrasi yang memungkinkan kami mengetahui persis jumlah kepemilikan senjata itu.

"Gagasan bahwa anak laki-laki berusia 16 tahun dapat pergi ke toko senjata dan membeli senapan serbu AR-15 hanya menjijikkan bagi kebanyakan orang Selandia Baru, sekarang setelah mereka mengetahuinya."

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini