Untuk itulah, BPN dan semua pihak sangat berharap berbagai persoalan tersebut bisa diatasi, khususnya oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Mengingat pihaknya sudah beberapa kali mendatangi KPU terkait masalah DPT.
"Dari semua masalah tersebut, berapa banyak persoalan yang bisa teratasi, dan apakah yang bermasalah tersebut sudah dicoret dari DPT sehingga ada perbaikan DPT, atau apa langkah kongkret KPU menyelesaikan masalah masalah tersebut?" kata Hashim.
(Baca juga: Disebut Prabowo 'Terlalu Lemah', Seberapa Kuat Sistem Pertahanan Indonesia?)
Terkait waktu pemilu serentak yang kurang lebih 16 hari lagi, Hashim mendorong KPU untuk bekerja secara maksimal agar DPT di TPS-TPS yang berpotensi bermasalah mendapat perhatian yang sangat khusus, daftar ganda yang ada agar dicoret.
"Misalnya usia yang di bawah 17 tahun, perlu diverifikasi di lapangan dan usia 90 tahun ke atas juga perlu dilakukan banyak sampling terhadap persoalan di atas. Semua persoalan ini juga perlu dilaporkan secara terbuka kepada partai peserta pemilu, agar kelak sebelum pemilu serentak terjadi, berbagai persoalan ini bisa diselesaikan oleh pihak pihak terkait," ujar Hashim.