Catatan Merah Bawaslu terkait Pemilu di Jabar

CDB Yudistira, Okezone · Jum'at 19 April 2019 00:31 WIB
https: img.okezone.com content 2019 04 19 605 2045414 catatan-merah-bawaslu-terkait-pemilu-di-jabar-W29J4G2Kyb.jpg Ilustrasi (Foto: Ist)

BANDUNG - Selama masa tenang, Bawaslu Jawa Barat mencatat ada beberapa pelanggaran. Setidaknya ada 13 kasus money politic atau politik uang yang telah juga ditangani Bawaslu dan Gakumdu.

Adapun daerah yang tercatat dalam kasus money politic seperti Ciamis, Kuningan, Pangandaran, Kota Bandung, Indramayu dan Kabupaten Garut, serta Kabupaten Pangandaran.

"Kasusnya (money politic) berkaitan dengan caleg," kata Ketua Bawaslu Jabar Abdullah, di Kantor Bawaslu, Jalan Turangga, Kota Bandung, Kamis (18/4/2019).

(Baca Juga: SBY Minta Kader Demokrat Tak Terlibat Tindakan Inkonstitusional

Beberapa kasusnya diketahui di daerah Ciamis dan Kuningan didapati pembagian amplop berisi uang Rp25 ribu beserta kartu nama peserta pemilu.

Ilustrasi 

Di Kabupaten Pangandaran ada pembagian amplop berisi uang Rp100 ribu. Di Kota Bandung money politic dilakukan dengan cara pembagian sabun cuci beserta contoh surat suara. Sementara di Indramayu ada pembagian 174 paket bingkisan dan sembako.

"Itu dilakukan oleh tim sukses dan caleg itu sendiri," ujarnya.

Adapun sanksi yang bakalan dijatuhkan kepada setiap pelaku money politic ini bisa dipidanakan hingga pencoretan sebagai caleg. Selain itu, Bawaslu juga mencatat dugaan pelanggaran saat hari pencoblosan Pemilu 2019. Ada 13 kasus yang paling banyak terkait logistik.

Pelanggaran di antaranya pembukaan TPS melebihi pukul 07.00 WIB terjadi di 240 TPS, keterlambatan surat suara ke TPS melebihi pukul 07.00 WIB terjadi di 203 TPS, kekurangan surat suara terjadi di 123 TPS, surat suara tertukar terjadi di 75 TPS, kekurangan C1 Plano terjadi di 51 TPS.

(Baca Juga: Ini Alasan Kenapa Jokowi Lebih Unggul Dibandingkan Prabowo di Jatim

Kemudian, pemilih salah TPS terjadi di 51 TPS, C1 Plano tertukar antar TPS terjadi di 41 TPS, selisih DPT, DPTb dan DPK dengan surat suara digunakan dan perolehan suara terjadi di 20 TPS, pemungutan suara yang ditunda terjadi di 20 TPS, kekurangan formulir C1 terjadi di 7 TPS, money politic di 3 TPS, saksi tidak diberikan model C1 terjadi di 3 TPS, dan penundaan penghitungan terjadi di 5 TPS.

"Teknis manajemen pemilu belum maksimal terutama di kesiapan logistik," katanya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini