Prabowo Sudah Disarankan Tempuh Jalur Hukum bila Keberatan dengan Hasil Pemilu

Fahreza Rizky, Jurnalis · Selasa 23 April 2019 07:31 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 04 23 605 2046800 prabowo-sudah-disarankan-tempuh-jalur-hukum-bila-keberatan-dengan-hasil-pemilu-4a6UH9K23E.jpg Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. (Foto: Okezone)

JAKARTA – Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie sudah menyarankan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto maupun timsesnya untuk menempuh jalur hukum apabila keberatan dengan hasil Pemilu 2019.

Hal itu dikatakan Jimly saat dirinya secara tidak sengaja bertemu Prabowo di Masjid Al Azhar. Pertemuan tidak direncanakan tersebut terjadi ketika Prabowo hendak mendeklarasikan kemenangannya.

"Jadi memang itu enggak sengaja, tapi alhamdulillah saya bisa ngobrol sama dia. Ada beberapa saran pokoknya saya bilang supaya ya intinya kepada timnya saya yakinkan tempuhlah jalur resmi. Gitu lho. Kalau misal ada keberatan, tempuh jalur resmi,” kata Jimly ketika berada di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jakarta, Senin 22 April 2019 malam.

(Baca juga: Mahfud MD Usul Pembahasan UU Pemilu di Awal Masa Pemerintahan)

Jimly lalu meluruskan pernyataan Amien Rais terkait pengerahan people power. Menurut dia, narasi people power dilontarkan Amien untuk mewanti-wanti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerja dengan profesional.

"Itu saya bilang kalau yang statement Pak Amien Rais untuk menggerakkan people power itu hanya wanti-wanti saja untuk supaya KPU dan Bawaslu bekerja profesional, melayani dengan adil, tapi dia hanya blow-up saja, jadi bukan serius, gitu," jelasnya.

Jimly Asshiddiqie. (Foto: Okezone)

Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, pascareformasi, Indonesia sudah memiliki mekanisme untuk menangani persoalan kepemiluan. Misalnya saja dengan hadirnya institusi Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), hingga MK. Maka itu, tidak perlu membawa persoalan pemilu ke "jalanan".

(Baca juga: JK Dorong Percepatan Pertemuan Jokowi-Prabowo untuk Wujudkan Rekonsiliasi Nasional)

"Sesudah reformasi, kita sudah membentuk mekanisme konstitusionalnya. Kalau ada perselisihan mengenani proses pemilu, bawa ke Bawaslu, kalau ada masalah dengan dugaan pelanggaran kode etik kepada penyelenggara, bawa ke DKPP," terangnya.

"Kalau ada masalah dengan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum, bawa ke MK. Maka, itu yang paling akhir itu ya di MK. Manfaatkan itu jadi jangan lagi di jalanan. Bahaya kalau ini dibawa ke jalanan," lanjutnya.

Jimly juga menyarankan aparat keamanan beserta tokoh masyarakat mencegah potensi konflik yang berkembang di masyarakat. Sebab itu sangat kontraproduktif dalam penyelesaian masalah. "Dulu demo itu karena tak ada alternatif prosedur resminya maka demo. Tapi kan sekarang sudah ada. Manfaatkan," pungkasnya.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini