Mahfud MD Usul Pembahasan UU Pemilu di Awal Masa Pemerintahan

Fahreza Rizky, Jurnalis · Selasa 23 April 2019 05:28 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 04 23 605 2046795 mahfud-md-usul-pembahasan-uu-pemilu-di-awal-masa-pemerintahan-da0W33NqU7.jpg Mahfud MD. (Foto: Okezone)

JAKARTA – Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, mengatakan pembahasan Undang-Undang Pemilu sebaiknya diagendakan di awal masa pemerintahan. Hal itu ia katakan untuk merespons banyaknya petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia akibat kelelahan memikul beban kerja dalam Pemilu Serentak 2019.

"Ya nanti dibicarakan lagi lah. Sistem pemilu, threshold, kemudian serentak dan sebagainya. Menurut saya, harus diagendakan undang-undang (pemilu) itu di awal-awal pemerintahan. Jangan menjelang berakhir," kata Mahfud ketika berada di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jakarta, Senin 22 April 2019 malam.

(Baca juga: BIN: Masyarakat Sudah Dewasa, Bisa Jaga Keamanan Nasional Pasca-Pemilu)

Mahfud menuturkan, pembahasan UU Pemilu yang dilakukan di akhir masa pemerintahan justru menyebabkan perdebatan tiada berujung. Maka itu, ia mengusulkan agar di awal pemerintahan sistem pemilu diperbaiki dan disempurnakan melalui mekanisme yang tersedia.

"Kalau menjelang berakhir perdebatannya ndak selesai-selesai. Jadi, pemerintahan tahun pertama itu diperbaiki sistem itu semua, sehingga kalau ada penyempurnaan, melalui judicial review dan sebagainya bisa jalan jauh sebelum mendekati pemilu," jelasnya.

(Baca juga: JK Dorong Percepatan Pertemuan Jokowi-Prabowo untuk Wujudkan Rekonsiliasi Nasional)

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan jumlah anggota KPPS yang meninggal dunia sebanyak 91 orang. Sementara 374 orang lainnya dilaporkan jatuh sakit dalam keadaan bervariasi. Jumlah ini masih dinamis seiring munculnya laporan dari daerah.

Wapres JK juga mendorong dievaluasinya pemilu serentak karena memberikan beban berat kepada petugas KPPS maupun stakeholder lainnya. Ia ingin pilpres dan pileg digelar terpisah.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini