Polemik Pemilu Harusnya Diselesaikan dalam Koridor Hukum, Bukan Berselisih

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Rabu 24 April 2019 08:02 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 04 24 605 2047277 polemik-pemilu-harusnya-diselesaikan-dalam-koridor-hukum-bukan-berselisih-IyqiXT8h0u.jpg Pemilu (Okezone)

JAKARTA - Pemilu 2019 yang sudah berjalan 17 April lalu masih menyisakan riak-riak perselisihan. Terutama dalam menanggapi quick count yang digelar beberapa jam usai pemilu usai dilaksanakan. Polemik dugaan kecurangan pemilu sempat membuat masyarakat terutama di media sosial memanas.

Menteri Koordinasi Politik Hukum dan keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengajak semua pihak agar menggunakan langkah hukum dalam menyelesaikan dugaan kecurangan Pemilu 2019. Hal tersebut dinilainya suatu langkah konkret untuk menjaga stabilitas keamanan Negara.

Baca juga: Soal Pertemuan Jokowi-Prabowo, BPN: Nanti Setelah Pemilu

"Hal-hal yang mengenai kegiatan yang dianggap negatif dalam Pemilu kan sudah ada wadahnya untuk menyelesaikan," kata Wiranto.

 Pemilu

Wiranto meminta, agar peserta Pemilu melaporkan pelanggaran etika ke DKPP. Sementara untuk pelanggaran di daerah telah ada Gakkumdu. Sedangkan, pelanggaran yang merupakan perbedaan perhitungan ada di Mahkamah Konstitusi (MK).

 Baca juga: KPU: Petugas KPPS Meninggal Dunia Bertambah Jadi 119 Orang

Senada, Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama pun setuju jika permasalahan pemilu dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku. Namun, jelas Haris, pihaknya pun akan segera mengumpulkan pimpinan DPD Provinsi seluruh Indonesia diJakarta pada Rabu 24 april 2019.

"Seluruh pimpinan DPD KNPI Provinsi Indonesia akan membahas secara aktual dan faktual proses pemilihan dan perhitungan suara pemilihan Presiden," Kata Haris dalam keterangan persnya, Selasa (23/4/2019).

 Baca juga: KPU: Petugas KPPS Meninggal Dunia Bertambah Jadi 119 Orang

Hal ini juga sebagai tindak lanjut dari program pembentukan posko peraduan pelanggaran yang di buat oleh DPD KNPI. "Pemuda Indonesia (KNPI) akan berdiri tegak mengawal demokrasi dan setia menjaga mandat Rakyat," ujarnya.

Haris menambahkan, pengkhianatan terhadap mandat Rakyat melalui upaya manipulatif hasil-hasil Pemilihan Presiden. Baik oleh tim sukses pasangan Calon Presiden apalagi oleh oknum-oknum penyelenggara Pemilihan Presiden harus dilawan.

"Karena itu semua komponen Pemuda Indonesia (KNPI) akan terjun langsung mengawal KPU untuk berkerja Independent, Jujur, dan Profesional," ucapnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini