"Kami tidak bisa berbisnis tanpa migran," kata seorang juru bicara perusahaan yang meminta identitasnya dirahasiakan, setelah sanksi-sanksi diterapkan.
Di Moskow, Klinik Pengobatan Timur pernah memperkerjakan 10 dokter asal Korut. Pada 2018, kuotanya turun menjadi hanya empat orang.
"Jika mereka harus meninggalkan pasien kami, banyak di antaranya adalah anak disabilitas akan kehilangan perawatan," kata direktur klinik saat itu, Natalya Zhukova, setelah sanksi diberlakukan.
Sanksi-sanksi PBB juga mencakup bisnis urunan, namun ada beberapa pengecualian.
Rasonkontrans adalah contohnya. Perusahaan itu merupakan perusahaan Rusia-Korut yang terlibat dalam proyek rel kereta dan pelabuhan di bagian timur Rusia.
Jelas bahwa pejabat-pejabat Rusia ingin rangkaian sanksi terhadap Korut dilonggarkan.
Dalam sebuah pertemuan dengan Menlu Korut di Moskow pada April 2018, Menlu Rusia, Sergey Lavrov, mengatakan kedua pihak telah mendiskusikan cara untuk mendorong hubungan ekonomi tanpa harus mematuhi resolusi PBB.
"Kemungkinannya ada," ujarnya.
Bulan ini, delegasi dari parlemen Rusia bertandang ke Korut dengan tujuan serupa.
"Kami adalah negara tetangga, kami terikat oleh persahabatan dan kemenangan besar dan kami harus membantu satu sama lain," kata anggota parlemen Rusia, Kazbek Taysaev seusai kunjungan.
"Khususnya karena sanksi-sanksi yang diterapkan terhadap Korut selama 70 tahun terakhir dan sanksi-sanksi yang dikenakan kepada negara kami. Kami adalah pasangan jiwa."
Di Restoran Koryo, Moskow, para pelayan enggan berbicara tentang nasib mereka yang akan datang.
Tapi, para pengunjung yang memburu kuliner Korea Utara mungkin diberitahu agar menikmati santapan selagi bisa.
(Fakhri Rezy)