Laporkan Dugaan Kecurangan, Caleg dan Kader Perindo Raja Ampat Geruduk Kantor Bawaslu

Chanry Andrew S, Jurnalis · Sabtu 27 April 2019 02:24 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 04 27 606 2048642 laporkan-dugaan-kecurangan-caleg-dan-kader-perindo-raja-ampat-geruduk-kantor-bawaslu-IOl4wE5eEi.jpg Caleg Partai Perindo (Foto: Chanry/Okezone)

WAISAI - Maraknya sejumlah dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi saat pelaksanaan pesta demokrasi 2019 di Raja Ampat, Papua.

Alhasil, sejumlah Calon Legislatif (Caleg) dan Pengurus Parpol mulai melayangkan laporan kepada pihak Bawaslu, salah satunya adalah, Caleg DPRD dari Partai Perindo, Ratna Bondahara yang didampingi sejumlah Kader dan simpatisan partai Perindo di Raja Ampat.

Dalam kesempatan itu, Ratna melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Jumat (25/4/2019).

Laporan tersebut disebabkan atas ditemukannya sejumlah pelanggaran Pemilu antara lain mencoblos menggunakan e-KTP orang lain.

"Kami minta untuk dilakukannya Pemilihan Suara Ulang (PSU) khususnya 7 TPS yang ada di Waisai Kota,” ujar Ratna usai menyerahkan laporan dugaan pelanggaran kepada pihak Bawaslu Raja Ampat, Jumat (26/04/2019).

Caleg

Baca Juga: TKN Jokowi Sindir BPN Prabowo: Deklarasi Kemenangan Kok Minta C1 ke Bawaslu?

Bentuk pelanggaran menurut Ratna terjadi di beberapa TPS dimana sebanyak 11 orang yang menggunakan hak pilih dengan e-KTP Luar Waisai.

"Kesebelas orang tersebut diberikan masing-masing diberikan lima surat suara diantaranya surat suara DPRD, surat suara DPR Provinsi, DPRD RI, BPD dan Presiden. Sebenarnya kesebelas orang tersebut diberikan surat suara presiden, karena yang bersangkutan tidak masuk dalam DPT," jelas Ratna yang didampingi salah seorang saksi Partai Perindo.

"Pelanggaran Pemilu dari 7 TPS yang ada antara lain TPS 3 Waisai Kota, TPS 2 Waisai Kota, TPS 2 Sapordangco, TPS 3 Sapordangco, TPS 11 Sapordangco, TPS 7 Sapordangco dan TPS 10 Sapordangco,” ungkapnya.

Ketua Bawaslu Markus Rumsowek, SH menyatakan, saat ini pihaknya sudah menerima 2 laporan dari Parpol atau juga peserta Pemilu.

"Untuk itu, kita akan mengkaji dan melakukan tindakan sesuai prosedur dan aturan UU nomor 7 tahun 2018 tentang laporan penanganan dan pelanggaran Pemilu,” terang Markus.

Disinggung mengenai seberapa banyak laporan pelanggaran Pemilu yang masuk ke Bawaslu, jawabnya sejak tanggal 17 April dan sebelumnya saat kampanye pekan lalu.

Terkait adanya tuntutan dari Caleg parpol untuk dilakukannya PSU ulang di sejumlah TPS yang diduga terjadi pelanggaran, menurut Rumsowek, hal tersebut tentunya tidak asal dilakukan namun semuanya melalui sejumlah tahapan proses penanganan dari BAWASLU sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini