nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sekjen Kemendagri Raih Gelar Doktor di IPDN

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Selasa 30 April 2019 14:18 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 04 30 1 2049822 sekjen-kemedagri-raih-gelar-doktor-di-ipdn-g0of8gvmYa.jpg Foto: Harits TA/Okezone

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan pada Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Disertasi membahas peningkatan kualitas SDM untuk efektifitas pelaksaan otonomi daerah di Indonesia.

Sidang digelar di Gedung Aula Zamhir Islami, Kampus IPDN Jl. Ampera Raya, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2019), dimana turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

“Bersasarkan hasil penilian tim penguji pada sidang terbuka hari ini, Selasa 30 April 2019 atas nama Hadi Prabowo dengan judul disertasi ‘Pengaruh Inplementasi Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia’ dinyatakan lulus,” kata Ketua Penguji, Prof Dr Murtir Jeddawi di ruang sidang.

Hadi memaparkan mengenai temuannya yang dituangkan dalam disertasi berjudul ‘Pengaruh Implementasi Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia’. Ia pun dinyatakan comlaude oleh para penguji.

“Dengan IPK 3,89 dan dengan predikat comlaude dan merupakan mahasiswa ke-60 pasca sarjana mahasiswa IPDN,” tutur Prof Dr Murtir Jeddawi.

Dalam sidang promosi doktor tersebut, Hadi Prabowo menyoroti persoalan pembinaan dan pengawasan (Binwas) terhadap pemerintah daerah (Pemda) yang membuat pelaksanaan otonomi daerah yang sudah berjalan dua dekade, tidak sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian disertasinya, Hadi Prabowo mengidentifikasi empat permasalahan. Pertama, implementasi kebijaksanaan pembinaan dan pengawasan umum dan teknis antara Kemendagri dan Kementerian/Lembaga lain masih kurang terkoordinasi.

“Kedua, pembinaan dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan otonomi daerah masih kurang terimplementasi dengan baik. Apalagi Permendagri tentang pembinaan pemerintah daerah (Pemda) masih belum ada,” ungkap Hadi.

kemendagri 

Untuk yang ketiga, pengawasan dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan otonomi daerah juga masih kurang komprehensif yang mengakibatkan masih banyaknya kebocoran di beberapa tempat.

“Keempat, implementasi kebijaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah masih belum memiliki model program yang menjadi pedoman semua pihak,” paparnya.

(ris)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini