nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Perpres Hak Keuangan Anggota Kompolnas Keluar, Gaji Tertinggi Capai Rp25 Juta

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Jum'at 03 Mei 2019 15:22 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 05 03 337 2051108 perpres-hak-keuangan-anggota-kompolnas-keluar-gaji-tertinggi-capai-rp25-juta-vAtJcJquSV.jpg Kompolnas (Okezone)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Hak Keuangan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Hal ini untuk mempertimbangkan dalam peningkatan mutu, prestasi, pengabdian, dan kinerja bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), pada 18 April 2019.

 Baca juga: Kapolri Pimpin Sertijab Kabaintelkam, Kabaharkam, hingga Irwasum

Mengutip laman Setkab, Jakarta, Jumat (3/5/2019), Ditegaskan dalam Perpres itu, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional diberikan hak keuangan setiap bulan.

“Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud, yaitu: a. Ketua, sebesar Rp25.000.000,00; b. Wakil Ketua, sebesar Rp23.500.000,00; c. Sekretaris, sebesar Rp22.000.000,00; dan d. Anggota, sebesar Rp22.000.000,00,” bunyi Pasal 2 Perpres itu.

 Rupiah (Shutterstock)

Pajak penghasilan atas hak keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional, menurut Perpres ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Baca juga: Bareskrim Polri dan Bapeten Perkuat Pengawasan Pemanfaatan Nuklir

“Hak keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud diberikan terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Presiden ini,” bunyi Pasal 4 Perpres ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional, tegas Perpres ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 Baca juga: Usai Pilpres dan Pileg, Kapolda Papua dan Papua Barat Diganti

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, pada 18 April 2019.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini