Pingsan saat Pleno, Ketua KPUD Bekasi Dilarikan ke Rumah Sakit

Wijayakusuma, Jurnalis · Rabu 08 Mei 2019 00:30 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 05 07 606 2052791 pingsan-saat-pleno-ketua-kpud-bekasi-dilarikan-ke-rumah-sakit-tYzo3p4DYs.jpg Ketua KPUD Bekasi Jajang Wahyudin pingsan dan dilarikan ke rumah sakit saat pleno (Foto: Wijayakusuma)

BEKASI - Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jajang Wahyudin dilarikan ke RSUD Cibitung, lantaran pingsan saat memimpin rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan.

Menurut para koleganya, Jajang mengalami kelelahan yang membuat kondisi kesehatannya kian menurun.

"Sebelum Magrib tadi kondisi ketua terlihat lemas. Raut wajahnya juga pucat," kata Komisioner KPU Kabupaten Bekasi, Arif Noor di Bekasi, Selasa (7/5/2019).

(Baca Juga: Fahri Hamzah Ingin Bentuk Tim Investigasi Pemilu, KPU: Silakan jika Perlu

Ia mengatakan, kelelahan yang dialami Jajang disebabkan banyaknya tugas yang diembannya terkait rekapitulasi penghitungan suara.

"Ya beberapa hari ini ketua memang memimpin pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat kota, yang buat kondisinya lemah. Nah, puncaknya pas rapat pleno tadi itu semakin drop sampai akhirnya pingsan," ujarnya.

 Ketua KPUD Bekasi dilarikan ke rumah sakit

Arif berharap kondisi rekannya yang kini mendapat perawatan intensif di rumah sakit itu segera membaik, sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala. Sedangkan untuk rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang kelima disebutkannya akan tetap dilanjutkan meski tanpa kehadiran Jajang.

"Pleno akan tetap berlanjut dengan membahas hasil Kecamatan Karang Bahagia, karena sidang dirasa memenuhi quorum," katanya.

Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Bekasi meminta KPU untuk membongkar seluruh formulir DAA1 di Kecamatan Kedungwaringin, Bekasi, Jawa Barat karena adanya perbedaan jumlah suara antara formulir DA1 (tingkat kecamatan) versi PPK dan formulir DA1 versi saksi parpol di Pilpres 2019.

(Baca Juga: Petugas KPPS di Depok Kembali Meninggal, Total Empat Orang

Pihaknya meminta kepada PPK agar membongkar formulir DAA1 (tingkat desa) hasil rapat Pleno, agar hasil suara Pilpres antara saksi partai politik dan PPK Kedungwaringin bisa disesuaikan.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini