Forum Guru Ngaji di Tangsel Desak Transparansi Pengelolaan Dana Insentif
TANGSEL - Sejumlah guru ngaji yang ada di wilayah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengeluhkan tidak adanya transparansi pengelolaan dana insentif bagi mereka. Data yang ada menyebutkan, dana insentif disalurkan langsung melalui pihak kecamatan.
Sekretaris Forum Guru Taman Pendidikan Alquran (FG-TPQ) Kecamatan Pamulang, Ustazah Rita Diana, menuturkan, banyak kalangan guru ngaji di wilayahnya yang tak menerima dana insentif dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel. Bahkan menurut dia, informasi mengenai hal itu belum diketahui secara luas.
"Banyak juga kita yang enggak tahu dana insentif itu untuk siapa saja, guru ngaji yang bagaimana, syaratnya apa saja. Senyap saja, jadi kita melihat tak ada transparansinya. Banyak dari kita yang mengajar ngaji belasan tahun, tapi enggak tahu tentang dana insentif itu," ucap Rita kepada Okezone di Pamulang, Kamis, 9 Mei 2019 kemarin.
Informasi yang dihimpun, Pemkot Tangsel menggelontorkan dana insentif kepada masing-masing guru ngaji sebesar Rp150 ribu per bulan, dan dicairkan selama tiga bulan sekali. Mereka yang menerimanya, telah didata oleh bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) maupun pihak kecamatan.
(Baca juga: Nestapa Guru Ngaji di Tangsel, 12 Tahun Mengabdi Tanpa Insentif Pemerintah)
"Ada juga yang dapat, tapi informasinya seperti dirahasiakan saja, jadi enggak semua guru ngaji tahu. Padahal kita enggak melihat besarannya, tapi insentif itu kita anggap sebagai apresiasi bentuk kepedulian dari Pemkot Tangsel kepada guru-guru ngaji yang ada. Kalau ditotal, jumlah guru ngaji seperti kita di seluruh kecamatan itu ribuan orang, mereka juga merasakan hal yang sama," tuturnya.
Sebagai gambaran, data dari Kecamatan Pamulang menunjukkan hanya 638 guru ngaji yang terdata menerima dana insentif. Jumlah itu merupakan bagian kecil dari keberadaan guru ngaji informal yang tersebar di berbagai wilayah Pamulang.
Sementara total dana insentif yang diberikan untuk Kecamatan Pamulang mencapai Rp1.148.400.000. Parahnya lagi, tiap guru ngaji hanya menerima sebesar Rp100 ribu per bulan dari yang seharusnya Rp150 ribu, itupun masih akan dipotong oleh pajak.
Saat dimintai soal data penerima dana insentif itu, pihak Kecamatan Pamulang menunjukkan sikap yang terkesan tertutup. Beberapa pejabat terkait di Kecamatan, menolak memberikan data tersebut dengan alasan harus berkonsultasi lebih dulu dengan Inspektorat.
"Untuk informasi ini (daftar penerima insentif-red) diambil secara global saja. Kalau jumlah, mungkin bisa kita lihat dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Tapi kalau sampai detail, sampai ke nama-nama penerima, nanti saya tanya dulu ke Inspektorat, apakah kita diperbolehkan memberikan nama-nama itu," ucap Camat Pamulang, Deden Juardi.
(Baca juga: Seribuan Guru Demo Bawa Keranda di Depan Kantor Walkot Pekanbaru)
Sementara itu, Tangerang Public Transparency Watch (Truth), menilai tidak transparannya pengelolaan dana insentif guru ngaji di Kota Tangsel perlu dipersoalkan. Lantaran praktik seperti itu sangat lekat dengan perilaku menyimpang. Ditambah lagi, kata dia, pendataan mengenai siapa yang berhak menerima dana insentif pun tak diketahui jelas.
"Dengan tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam hal itu, kami menduga hal tersebut memang sengaja dirancang untuk disalahgunakan demi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Tidak transparan juga dekat dengan praktik korupsi," ujar Koordinator Divisi Monitoring dan Kebijakan Publik Truth, Ahmad Priatna.
Dirinya berharap, dokumen ataupun informasi tentang penerimaan dana insentif guru ngaji harus dibuka untuk diketahui publik secara luas, sebagaimana tertera dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik.
"Agar masyarakat Kota Tangsel dapat mengawasi bersama-sama anggaran tersebut, sehingga tepat sasaran," kata dia.
(Rizka Diputra)
