nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Suap Dana Hibah KONI, Publik Disebut Jangan Terburu-Buru Seret Nama Tertentu

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 15 Mei 2019 14:53 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 05 15 337 2056033 suap-dana-hibah-koni-publik-disebut-jangan-terburu-buru-seret-nama-tertentu-nwV7BLWEz6.jpg Ilustrasi (Foto: Dokumentasi Okezone)

JAKARTA - Menteri Olehraga Imam Nachrawi disebut beberapa kali dalam pusaran korupsi hibah Komite Olehraga Nasional Indonesia (KONI). Nama Imam Nachrawi disebut di persidangan masuk dalam daftar pejabat penerima uang sebesar Rp1,5 miliar.

KPK sendiri masih menetapkan Imam sebagai saksi terkait kasus dugaan suap penyaluran dana bantuan atau hibah dari pemerintah melalui Kemenpora untuk KONI.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan bahwa pihaknya masih menganalisis nama-nama yang disebut di persidangan. KPK, menurutnya, harus membuktikan bahwa nama-nama tersebut benar-benar terlibat dalam pusaran korupsi.

Jubir KPK, Febri Diansyah

"Termasuk bukti lain soal cukup tidak cukup bukti ada proses lanjutan yang harus dilakukan misalnya itu muncul di fakta persidangan tentu itu harus dianalisis terlebih dahulu," kata Febri di KPK beberapa waktu lalu.

Sementara itu, ahli hukum pidana, Teuku Nasrullah menjelaskan bahwa publik jangan buru-buru mengambil framing Menpora ikut dalam pusaran korupsi tersebut. Menurutnya, framing publik atau media yang seolah menganggap Menpora Imam Nachrawi ikut terseret dalam kasus ini tidak lah tepat.

(Baca Juga: Buka Penyelidikan Baru Suap Hibah KONI, KPK Tunggu Analisis Jaksa)

"Publik bisa saja menganggap ini ada pidana, tapi pemetaan hukum terkait apakah keputusan yang diambil oleh Menpora itu benar atau tidak, itu harus diuji secara hukum," kata Nasrullah saat dihubungi.

Nasrullah melanjutkan, kebijakan yang diambil oleh pengambil keputusan dalam hal ini Menpora, terkait dana hibah kepada KONI bisa ada unsur pidana jika keputusan yang diambil itu ada unsur koruptif atau dirancang untuk menguntungkan seseorang. Tapi, jika keputusan yang diambil Menpora itu murni karena itikad baik, tapi pada pelaksanaannya ada anak buahnya yang nakal, itu tidak bisa dipidana.

"Biarlah hasil penyidikan aparat penegak hukum yang menyimpulkan apakah Menpora bersalah atau tidak secara hukum," imbuhnya.

(Baca Juga: Kasus Dana Hibah KONI, KPK Masih Dalami Keterlibatan Menpora Imam Nahrawi)

Sejauh ini, ‎KPK telah menetapkan lima tersangka terkait kasus dugaan suap penyaluran dana bantuan atau hibah dari pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Kelimanya ialah Sekretaris Jenderal (Sekjen) KONI, Ending Fuad Hamidi (EFH); ‎Bendahara Umum (Bendum) KONI, Jhonny E Awut (JEA); Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga, Mulyana (MUL); Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora, Adhi Purnomo (AP); serta Staf Kemenpora, Eko Triyanto (ET).

(kha)

GRATIS! Uji kesiapanmu menghadapi SBMPTN 2019 di Tryout SBMPTN Online 2019. Daftar dan login DI SINI

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini