Jelang Penetapan Capres/Cawapres Terpilih, Perindo Minta Elite Politik Jaga Lisan

Selasa 21 Mei 2019 06:27 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 05 21 605 2058258 jelang-penetapan-capres-cawapres-terpilih-perindo-minta-elite-politik-jaga-lisan-aHEKJVNzES.jpg Foto: Okezone

JAKARTA – Ketua Umum DPP Rescue Perindo, Denny Adin mengajak kepada setiap masyarakat khususnya elit politik untuk menjaga lisan dan sikap agar tidak memperkeruh keadaan politik yang tengah memanas saat ini. Terlebih menjelang penetapan Capres/Cawapres terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

“Mendekati hari pengumuman hasil Pemilu oleh KPU, Partai Perindo berharap para tokoh dapat menjaga komentar ataupun pendapatnya untuk menghindari ketegangan di antara pendukung pasangan calon presiden,” kata Adin saat dihubungi, Selasa(21/5/2019).

Menurut pria yang juga Juru Bicara TKN (influence) Jokowi-Ma'ruf Amin itu, hal-hal yang perlu diwaspadai dari gerakan massa itu adalah hadirnya penumpang gelap yang ingin memanfaatkan situasi tersebut.

“Yang sangat mengkhawatirkan adalah kondisi ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang memang menghendaki (terjadinya) kekacauan,” kata Caleg DPR RI dari Dapil Jawa Barat VII itu.

 jokowi

Adin mengatakan, semua masyarakat wajib menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi, termasuk menciptakan suasana kondusif dengan tidak menimbulkan kegaduhan serta ancaman yang mengarah pada tindak kekerasan.

Sehingga, pengumuman rekapitulasi hasil suara dan penentuan calon presiden-wakil presiden periode 2019-2024 tidak mengganggu aktivitas bisnis dan perekonomian Indonesia.

“Kita harapkan kepada masyarakat jangan terprovokasi dan harus bisa menjaga situasi yang aman bagi Indonesia, yang juga akan membuat ekonomi Indonesian lebih baik dan aman bagi para investor,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan agar semua pihak mempercayakan hasil Pemilu 2019 kepada KPU sebagai lembaga yang memiliki wewenang terkait putusan tersebut. Setiap peserta Pemilu juga wajib untuk tunduk dan mengikuti mekanisme serta aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh konstitusi.

“Percayakan kepada KPU untuk dapat menyelesaikan kewajibannya dan masih ada jalur hukum lainnya, melalui MK (Mahkamah Konstitusi) dengan mempersiapkan bukti-bukti yang kuat,” katanya.

Rekapitulasi KPU

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini