Sandi Ingin Hukum Tegak Seadil-adilnya Terkait Penangkapan Mustofa Nahrawardaya

Antara, Jurnalis · Minggu 26 Mei 2019 20:15 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 05 26 605 2060610 sandi-ingin-hukum-tegak-seadil-adilnya-terkait-penangkapan-mustofa-nahrawardaya-1Vyn1goddm.jpg Cawapres 02 Sandiaga Salahuddin Uno. (Foto: Dea N Zahfira/Antaranews)

JAKARTA – Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno angkat bicara mengenai penangkapan beberapa anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang baru-baru ini terjadi.

"Penggawa-penggawa BPN yang saat ini bermasalah hukum, kami ingin hukum ini tegak seadil-adilnya," kata Sandiaga ketika berada di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (26/5/2019), seperti dikutip dari Antaranews.

(Baca juga: Anggota BPN Mustofa Nahrawardaya Ditangkap Polisi Terkait Hoaks Kerusuhan 22 Mei)

Surat perintah penangkapan Mustofa Nahrawardaya. (Foto: Ist)

Menurut Sandi, beberapa anggota BPN yang bermasalah hukum tersebut sekadar aktif menyuarakan suatu perubahan. Penegakan hukum, lanjut dia, akan diserahkan kepada Tim Hukum BPN. Dalam hal ini dia enggan berkomentar banyak.

"Yang jelas, kami ingin hukum itu digunakan seadil-adilnya dan tidak hanya menyerang kepada oposisi, tetapi juga bisa tidak pandang bulu," kata Sandi.

(Baca juga: Sambangi Bareskrim, Istri Mustofa Nahrawardaya Bawakan Obat)

Mustofa Nahrawardaya. (Foto: Ist)

Sebelumnya Koordinator Relawan IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Mustofa Nahrawardaya, ditangkap oleh polisi pada hari ini sekira pukul 03.00 WIB.

Mostofa ditangkap polisi lantaran diduga menyebarkan kabar bohong tentang Harun, seorang remaja yang tewas dalam kerusuhan pada 21 sampai 22 Mei di Jakarta.

Dia disangka melanggar Pasal 45 Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Selain itu, Pasal 14 Ayat (1) dan (2) atau Pasal (15) UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini