Santri Merah Putih: Sudahi Akrobat Politik, saatnya Tatap Masa Depan!
JAKARTA - Pemilihan umum Indonesia sesungguhnya telah usai sejak 17 Mei 2019. Rakyat Indonesia dari Aceh sampai Papua telah berkata dan menentukan sikap di bilik suara, baik untuk pilihan presiden dan wakil presiden, dewan perwakilan rakyat, maupun dewan perwakilan daerah.
Ketua Santri Merah Putih, Emiel Shamsuddin mengatakan, setelah 17 Mei 2019 segenap rakyat Indonesia mestinya tidak lagi larut dalam polarisasi dan ketegangan politik. Selain itu, mulai kembali menggeluti kehidupan normal sehari-hari.
Baca juga: Bukti Link Berita BPN ke MK Dinilai Lemah
Namun, lanjutnya, manuver-manuver politik tidak terpuji di tingkat elit kembali meruncingkan polarisasi dan membuat situasi tetap panas dan menaikkan tensi di tingkat masyakat.
“Kami dari kelompok Santri Merah Putih sangat prihatin dan tak rela ketegangan pasca-pemilu ini kian berlarut-larut sehingga menimbulkan kerugian jiwa ataupun materi serta meninggalkan warisan yang buruk bagi kehidupan demokrasi dan berbangsa di masa mendatang,” ujarnya dalam keterangan, Jakarta, Selasa (28/5/2019).
Baca juga: TKN Sindir BPN: Tak Punya Bukti, Mereka Gunakan Narasi Politik
Untuk itu, Santri Merah Putih sebagai salah satu ormas yang peduli dengan situasi sosial politik Indonesia mutakhir mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk menyatakan cukup!
Adapun beberapa poin yang diserukan Santri Merah Putih, yaitu:
- Mengimbau semua elit politik untuk menghormati kesucian bulan Ramadan, utamanya dengan lebih mengendalikan diri baik secara lisan maupun tindakan, secara online maupun offline, di dunia maya maupun nyata.
Baca juga: BPN Sindir MK "Mahkamah Kalkulator", PDIP: Namanya Juga Usaha
- Mengutuk segala bentuk provokasi dan mobilisasi massa yang dapat menodai dan mencemari kekhidmatan bulan puasa dan menganggap hal tersebut sebagai tidakan pengecut dan tidak berakhlak.
- Mengutuk segala tindakan kekerasan yang telah berakibat pada kerugian harta maupun jiwa sebagian rakyat Indonesia, terutama mereka yang tidak sepenuhnya paham dan mengerti manuver politik di tingkat elit.
Baca juga: KPU NTT Siapkan Bukti soal Gugatan BPN Prabowo-Sandiaga ke MK
- Mengapresiasi kerja keras aparat kepolisian dan tantara dalam menjaga keamanan dan ketertiban bangsa pasca pemilu, terutama dengan mengantisipasi meluasnya ancaman kekerasan, kerusuhan, maupun tindak terorisme.
- Mendukung penuh komitmen aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas segala rencana dan skenario jahat yang menghalalkan cara-cara kotor dan nista dalam menyelesaikan kompetisi dan perselisihan politik.
- Mengajak semua pihak untuk kembali ke jalan yang benar, yakni jalur rule of law, serta legawa mempercayakan penyelesaian sengketa politik kepada lembaga-lembaga negara yang telah diberi kewenangan.
(Fakhri Rezy)
