nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Hanura DKI Minta KPK Telusuri Dugaan Korupsi Penerbitan 932 IMB di Pulau Reklamasi

Fadel Prayoga, Jurnalis · Senin 17 Juni 2019 06:29 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 06 17 338 2067188 hanura-dki-minta-kpk-telusuri-dugaan-korupsi-penerbitan-932-imb-di-pulau-reklamasi-tKsg03PDpA.jpg Pulau Reklamasi. (Foto: Arif Julianto/Okezone)

JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta, Muhammad Guntur meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan praktik rasuah dalam penerbitan 932 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi.

Saat ini, lanjut dia, pihaknya tengah mengumpulkan beberapa temuan yang diduga menyalahi prosedur. Nantinya, ia akan menyerahkan bukti-bukti itu ke KPK agar segera diselidiki.

"Kami meminta mereka (KPK) untuk menindaklanjuti temuan tersebut," kata Guntur kepada Okezone, Senin (17/6/2019).

Seperti diketahui, Seperti diketahui, Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta (DPMPTSP) DKI Jakarta menerbitkan IMB untuk 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah mewah dan 212 kantor di lahan reklamasi Pulau C dan D.

(Baca juga: Soal IMB di Pulau Reklamasi, Pemprov DKI Diminta Segera Terbitkan Perda Zonasi)

Penerbitan IMB itu mengacu kepada Peraturan Gubernur (Pergub) No. 121/2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta serta Pergub No. 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Sejumlah bangunan berdiri di Pulau Reklamasi. (Foto: Harits/Okezone)

Sejumlah bangunan berdiri di Pulau Reklamasi. (Foto: Harits/Okezone)

Guntur menyebut, terbitnya IMB itu jelas menyalahi aturan karena Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Zonasi Wilayah Piaesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) masih di dalam tahap pembahasan antara legislatif dan ekskutif.

"Yang pasti penerbitan IMB oleh eksekutif adalah langkah yang salah karena perda zona pesisir belum selesai dibahas," katanya.

Ia menilai gurita korupsi proyek reklamasi telah aktif kembali. Dirinya menduga tak hanya melibatkan jajaran eksekutif saja, melainkan juga menyasar ke beberapa anggota DPRD DKI.

"Berharap masyarakt maupun untuk bekerjasama memantau dan meminta Pemprov DKI mencabut kembali IMB yang telah dikluarkan. Karena ini akan berdampak sangat buruk terhadap kinerja Pemprov DKI," ujar dia.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini