Kubu Jokowi Sebut Tim Hukum Prabowo Langgar Hukum Acara di MK

Fahreza Rizky, Jurnalis · Selasa 25 Juni 2019 18:26 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 06 25 605 2070792 kubu-jokowi-sebut-tim-hukum-prabowo-langgar-hukum-acara-di-mk-7dtQJwSCQr.jpg Sidang MK (Okezone)

JAKARTA - Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf menyebut kubu Prabowo-Sandi tidak membuat 12 rangkap berkas permohonan berikut daftar alat buktinya pada saat mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini dinilai melanggar Peraturan MK (PMK) tentang pedoman beracara.

Anggota Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf, Andi Syafrani mengatakan, telah menyinggung persoalan tersebut dalam eksepsi yang diajukan ke mahkamah. Bahkan, sambung Andi, ketidaklengkapan berkas permohonan yang diajukan pemohon bisa dilihat dalam Akta Penyerahan Permohonan Pemohon (AP3).

 Baca juga: Kapolri Tegaskan Pengamanan Hasil Sidang MK Tidak Gunakan Peluru Tajam

"Sebagaimana kita tahu, pada saat pemohon menyerahkan dan mendaftarkan permohonan pada tanggal 24 Mei malam, kita tidak melihat adanya 12 rangkap permohonan berikut juga daftar bukti dan juga daftar kuasa yang diserahkan oleh pemohon pada saat itu," ujar Andi saat jumpa pers di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

"Dan ini bisa terlihat dalam AP3 yang pada saat itu juga diserahkan kepada panitera kepada MK," sambung dia.

Setelah melakukan pengecekan di AP3, lanjutnya, di sana tidak tertulis bahwa pemohon telah menyerahkan 12 rangkap berkas permohonannya disertai alat bukti. Padahal, hal tersebut wajib dilakukan sebagaimana ketentuan PMK tentang pedoman beracara.

 Baca juga: Gerindra Tepis Rumor Adanya Deal Politik dengan Kubu Jokowi

"Kami cek dalam akta itu tidak dituliskan adanya penyerahan berkas 12 rangkap. Ini sesuatu yang kelihatannya remeh-temeh, tapi kalau kita mengacu hukum acara ini jelas melanggar ketentuan PMK (yang) menyebutkan bahwa permohonan harus diajukan 12 rangkap pada saat berkas diserahkan," jelas dia.

Andi melanjutkan, jika hal ini terbukti benar, maka hakim MK sudah selayaknya menolak permohonan pemohon tanpa harus masuk ke pokok perkaranya. Pasalnya permohonan yang diajukan pemohon cacat formil lantaran tak sesuai dengan ketentuan beracara.

"Jadi enggak usah masuk pokok perkara, nggak usah bicara soal isu-isu yang diperdebatkan dalam persidangan. Secara formil saja itu permohonan dianggap tidak pernah ada. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hukum acara," tandas dia.

 Baca juga: Ulama Minta Warga Aceh Terima Segala Keputusan MK soal Pilpres

"Kalo ini memang terbukti faktanya, pemohon tidak menyerahkan berkas sebanyak 12 rangkap maka sepatutnya mahkamah menolak permohonan itu," tegas Andi.

Andi menambahkan, kubu Prabowo-Sandi selaku pemohon telah melabrak berbagai hukum acara yang sudah dietapkan MK. Jika benar hal tersebut, maka sudah sepatutnya peemohonan pemohon dianggap tidak ada.

"Dalam persidangan kemarin kita bisa menyaksikan berbagai macam hukum acara yang sudah ditetapkan oleh MK dilabrak oleh pemohon," pungkasnya.

Dalam sidang pendahuluan pada Jumat 14 Juni 2019, pihak Prabowo-Sandi selaku pemohon mendalilkan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pilpres 2019.

Pemohon juga menilai persyaratan pencalonan cawapres 01 Ma'ruf Amin cacat formil karena masih berstatus pejabat di dua bank BUMN.

Sementara KPU selaku termohon telah membantah seluruh dalil yang disampaikan pihak Prabowo-Sandi. Mereka menegaskan sudah menyelenggarakan Pemilu 2019 dengan jujur dan adil.

Sejurus dengan itu, pihak Jokowi-Ma'ruf Amin juga membantah seluruh dalil pemohon. Paslon 01 menyatakan tidak pernah menjadi aktor kecurangan TSM sebagaimana dituduhkan pemohon.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini