Share

MK Tolak Keberatan soal Perbaikan Permohonan Kubu Prabowo

Puteranegara Batubara, Okezone · Kamis 27 Juni 2019 14:13 WIB
https: img.okezone.com content 2019 06 27 605 2071605 mk-tolak-keberatan-soal-perbaikan-permohonan-kubu-prabowo-SANWXqcZnF.jpg Sidang Sengketa Pilpres 2019 di MK (Foto: Okezone)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak eksepsi atau nota keberatan dari pihak termohon dan terkait terkait dengan perbaikan permohonan yang dilakukan oleh tim hukum Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno.

"Oleh karenanya keberatan termohon terkait sepanjang berkaitan naskah menurut termohon dan terkait adalah perbaikan permohonan harus dinyatakan tidak beralasan untuk hukum," kata Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam membacakan putusan di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).

Menurut Saldi dalam pertimbangannya, Hakim menilai bahwa hal yang paling esensial dipertimbangkan Mahkamah harus berikan waktu cukup untuk termohon, terkait dan Bawaslu untuk menanggapi dalil petitum dari permohonan pemohon yang disampaikan pada sidang.

"Oleh karena itu kesempatan untuk membantah dalil petitum pemohon hakikatnya tidak hilang hanya formalitas semata yang sesusungguhnya diluar mahkamah secara normal," tutur Saldi.

Baca Juga: BW Beri Hormat untuk Saksi Prabowo-Sandi yang Dijebloskan ke Penjara

Sidang

Saldi menjelaskan, hal itu juga setelah Mahkamah mencermati seksama dari pihak termohon, terkait dan Bawaslu telah menanggapi petitum pemohon. Namun, terlepas apakah substansial dalil termohon, terkait dan Bawaslu menolak atau menerima dalil petitum pemohon.

"Dengan demikian sseungguhnya termohon, terkait dan Bawaslu dapat dikatakan secara seimbang mahkamah berikan haknya sebagaimana hak pemohon," ujar Saldi.

Berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Saldi, sikap mahkamah jelas disatu sisi tidak ada keinginan dan tidak konsisten dalam melaksanakan perintah perundang-undantan terutama hukum acara di Mahkamah Konstitusi.

"Namun disisi lain harus perhatikan keadilan seluruh pihak tsrutama soal teknis yang terjadi yang sebabkan mahkamah tidak bisa melaksanakan perturan perundang undangan akibat adanya momentum kendala dilaksanakan perundangan secara normal," tutur Saldi.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini