nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal Habib Rizieq, Moeldoko: Pulang Sendiri, Nggak Bisa Beli Tiket Gue Beliin

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Selasa 09 Juli 2019 16:21 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 07 09 337 2076645 soal-habib-rizieq-moeldoko-pulang-sendiri-nggak-bisa-beli-tiket-gue-beliin-Z8BMLTHuEd.jpg KSP Moeldoko (foto: Sindo)

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menilai, masih banyak persoalan bangsa yang lebih besar ketimbang mengurusi rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

"Kan sudah saya katakan kemarin, penting nggak sih rekonsiliasi? Ada persoalan bangsa yang lebih besar," kata Moeldoko di Komplek Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/7/2019).

Moeldoko juga terkesan malas berkomentar soal salah satu syarat rekonsiliasi adalah memulangkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab ke Tanah Air.

 Bava juga: Menhan Ryamizard: Habib Rizieq Itu Teman Saya

Habib Rizieq

Menurut dia, pemerintah lebih baik menata masyarakat yang ada di bawah usai pelaksanaan Pilpres 2019 lantaran sempat terpolarisasi. Ia pun menilai bahwa saat ini hanya segelintir elit yang ribut karena meminta adanya pertemuan Jokowi-Prabowo.

"Masyarakat yang di bawah kan sudah tenang-tenang saja, elitnya yang ribut sendiri," paparnya.

Mantan Panglima TNI itu pun heran dengan adanya salah satu syarat rekonsiliasi yang meminta kepulangan Habib Rizieq. Pasalnya, kata dia, pemerintah tidak pernah mengusir Habib Rizieq.

"Siapa yang pergi, siapa yang pulangin. Kan pergi, pergi sendiri kok dipulangin, gimana sih? Emangnya kita yang ngusir, kan enggak," sambung dia.

 Habib Rizieq

"Pergi, pergi sendiri kok, kita ribut mau mulangin, kan gitu. Ya pulang sendiri saja, nggak bisa beli tiket, baru gua beliin," tambahnya.

Sebelumnya, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani membenarkan syarat rekonsolisiasi dari Prabowo kepada Jokowi adalah pemulangan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia.

Muzani mengatakan, Prabowo juga mensyaratkan pembebasan sejumlah pendukung Prabowo-Sandi yang sempat ditahan beberapa waktu terakhir. Adapun syarat-syarat tersebut merupakan bagian dari proses agar perbedaan pendapat atau pandangan yang tajam di tengah masyarakat selama Pilpres 2019 dapat dikendurkan.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini