Reformasi Birokrasi dan Struktural oleh Jokowi Didukung untuk Ciptakan Pemerintahan Bersih

Senin 15 Juli 2019 09:51 WIB
https: img.okezone.com content 2019 07 15 605 2078914 reformasi-birokrasi-dan-struktural-oleh-jokowi-didukung-untuk-ciptakan-pemerintahan-bersih-bSd5gc5HAJ.jpg Jokowi berpidato di acara Visi Indonesia pada Minggu malam. (Foto: Okezone)

JAKARTA – Pakar hukum dari Universitas Indonesia, Profesor Indriyanto Seno Adji, menyatakan mendukung pidato presiden terpilih Joko Widodo di acara Visi Indonesia yang menyebutkan perlunya reformasi birokrasi sebagai pelaksana reformasi struktural, seperti memangkas secara tegas birokrasi yang tidak efisien dan efektif. Tujuan utamanya adalah menciptakan pemerintahan yang bersih, lepas dari permasalahan koruptif yang ada pada beberapa lini investasi dan perekonomian.

"Reformasi birokrasi dan struktural inilah yang menjadi bagian sinyal dan atensi Jokowi dalam pemberantasan korupsi," jelas Indriyanto dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Baca juga: Jokowi: Mimpi Besar Bisa Terwujud jika Kita Bersatu! 

Ia menerangkan, pidato Jokowi terkait reformasi birokrasi dan struktural pada Minggu 14 Juli malam memang lebih mengarah pada trending politics topic yaitu semangat persatuan bangsa dan negara setelah adanya pertemuan bersejarah Jokowi dengan Prabowo usai pilpres dan putusan sengketa dari Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi walau tidak disebutkan isu pemberantasan korupsi, tidaklah bisa diartikan sebagai sinyal kurang baik, dan pemberantasan korupsi tidak lagi jadi prioritas, karena trending politics topic itu akan selalu terkait dan dimaknai dengan isu korupsi sebagai politik hukum dan kebijakan negara yang tetap mengakui dan menghendaki adanya suatu pemberantasan korupsi secara berkelanjutan," papar Indriyanto.

Jokowi berpidato di acara Visi Indonesia. (Foto: iNews)

Dia melanjutkan, politik hukum pemberantasan korupsi akan selalu menjadi bagian berkelanjutan bagi negara yang tetap menghendaki adanya suatu pemerintahan yang bersih, yaitu adanya penegakan hukum melalui reformasi birokrasi dan struktural.

Indriyanto mengatakan, inilah sinyal dan atensi Jokowi terhadap penegakan hukum terkait korupsi melalui reformasi kelembagaan yang tidak efisien dan efektif. Jokowi bahkan akan melakukan tindakan pencopotan pejabat yang tidak on the track terhadap pelaksanaan reformasi.

Baca juga: Jokowi Janji Bubarkan Lembaga yang Tak Lakukan Reformasi Birokrasi 

"Reformasi birokrasi dan struktural merupakan sinyal dan atensi Jokowi terhadap permasalahan korupsi birokrasi, yaitu evaluasi terhadap pejabat yang mengganggu pelaksanaan program investasi dan ekonomi, infrastruktur, SDM, dan lain-lain secara tegas," ungkapnya.

Jadi, lanjut dia, agenda pemberantasan korupsi dipastikan masih menjadi perhatian utama pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin lima tahun mendatang.

Jokowi berpidato di acara Visi Indonesia. (Foto: Okezone)

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini