nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kades Berprestasi di Aceh Dipolisikan, 2.000 Warga Ajukan Diri Jadi Jaminan Penangguhan Penahanan

Windy Phagta, Jurnalis · Kamis 25 Juli 2019 21:06 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 07 25 340 2083631 kades-berprestasi-di-aceh-dipolisikan-2-000-warga-ajukan-diri-jadi-jaminan-penangguhan-penahanan-Dvd8xx1rFl.jpg Bukti dukungan penangguhan tahanan untuk Teungku Munirwan (Foto: Windy/Okezone)

BANDA ACEH - Kepala Desa Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Teungku Munirwan, yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kepolisian Daerah (Polda) Aceh terkait kasus bibit padi unggul IF8 tanpa label, mendapatkan dukungan ribuan masyarakat dari berbagai kalangan.

Kamis (25/07/2019) sekitar pukul 14.30 WIB sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat mendatangi Polda Aceh untuk menyerakan sekitar 2.000 foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke Direktorat Reserse Kriminali Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh sebagai dukungan untuk pengajuan penangguhan penahanan Tgk Munirwan yang saat ini masih di tahan, KTP tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad, dan diterima oleh Kasubdit I/Indagsi, Kompol M Isharyadi.

“Ada 2.000 dukungan KTP (kartu tanda penduduk) yang telah kami terima, sebagai penjamin penangguhan penahanan Tgk Munirwan. Saat ini yang kami bawa hanya 200 lembar,” ujar Zulfikar Muhammad, yang turut mendampingi kasus Tgk Munirwan, saat menyerahkan berkas penjaminan ke kantor Polda Aceh, Kamis (25/7).

Baca Juga: Berhasil Kembangkan Benih Padi Unggul, Kades di Aceh Ini Malah Jadi Tersangka

Lebih lanjut Zulfikar Muhammad mengatakan akan terus memantau kasus yang menimpa Tgk Munirwan. “Kami mohon maaf, belum bisa memberikan keterangan apapun terkait hal ini. Nantinya akan disampaikan oleh Pak Direskrimsus (Kombes Pol Teuku Saladin). Beliau sedang kurang sehat saat ini,” kata Isharyadi.

Kasus ini bermula dari bibit padi jenis IF8 bantuan dari Gubernur Aceh di daerah Nisam kepada petani, sebagai bibit unggul pada 2017 lalu, Tgk Munirwan, Kepala Desa Meunasah Rayeuk, Kabupaten Aceh Utara berhasil mengembangkan benih padi IF8 yang telah membawa dampak positif, terhadap petani di sejumlah desa di kabupaten setempat.

Selama pengembangan benih IF8, para petani berhasil melakukan adaptasi. Benih hasil dari penanaman benih padi IF8 itu dapat menghasilkan 11,9 ton per hektare. Dan merupakan keberhasilan yang luar biasa, karena belum ada varietas padi yang mampu berproduksi sebanyak benih padi IF8.

Penyerahan KTP warga Aceh untuk dukungan ke Teungku Munirwan (Foto: Windy/Okezone)

Atas keberhasilan pengembangan adaptasi dan inovasi benih padi IF8, Pemerintah Desa menetapkan benih padi IF8, sebagai produk unggulan Desa Meunasah Rayeuk melalui Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2018.

Pada tanggal 28 Juni 2019 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh melaporkan Tgk Munirwan kepolda Aceh dengan alasan benih tersebut tidak memiliki sertifikat. Hingga kasus ini akhirnya mencuat dan mendapat sorotan dari berbagai kalangan.

Namun Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, A. Hanan membantah telah melaporkan Tgk Munirwan ke Polda Aceh, “Kami tidak pernah melaporkan Tgk Munirwan ke Polisi, tidak tau siapa yang melaporkan, pada intinya kami memberi dukungan tentang inovasi, tentunya harus sesuai ketentuan,” Ujar A.Hanan.

Pernyataan A. Hanan tersebut bertolak belakang dengan surat laopran yang diterima Okezone di mana di dalam surat berkop Dinas Pertanian dan Perkebunan Pemerintahan Aceh tersebut yang melaporkan penemuan benih padi IF8 yang diperdangangkan tanpa label.

Sementara itu juru bicara pemerintahan Aceh Wiratmadinata, mengatakan, surat yang beredar di sejumlah orang, yang disebut sebagai surat pelaporan kepada kepolisian oleh Kadis Distanbun Aceh, bertanggal 28 Juni 2019, bukan surat melaporkan Tgk Munirwan, melainkan surat dengan perihal penyaluran/peredaran benih tanpa lebel di sejumlah daerah, seperti di Aceh Utara, Aceh Jaya dan Aceh Timur.

"Jelas ya, kita tidak dalam posisi melaporkan, apalagi sampai disebut-sebut atas izin Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Tidak ada itu, informasi yang beredar, hoax. Ini delik murni, bukan delik aduan, jadi hal terkait penegakan hukum, polisi yang berhak menjelaskan," kata Jubir Pemerintah, Wiratmadinata.

A. Hanan, menambahkan karena adanya peredaran benih tanpa lebel di beberapa daerah, maka pihaknya melaporkan kepada pihak kepolisian agar dapat mengambil langkah-langkah penertiban. Laporan Dinas Distanbun kepada kepolisian tentang adanya peredaran benih tanpa lebel, juga didasarkan atas laporan pihak Pengawas Benih Tanaman (PBT), yang juga ikut didalami oleh Tim Pengawasan Benih dari UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih dan Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan ke Kabupaten Aceh Utara.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini