Gelembungkan Suara di Pileg, Ketua KPU Puncak Jaya Segera Disidangkan

Edy Siswanto, Jurnalis · Selasa 06 Agustus 2019 19:14 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 08 06 606 2088577 gelembungkan-suara-di-pileg-ketua-kpu-puncak-jaya-segera-disidangkan-q2iTLLA9GA.jpg Ilustrasi

JAYAPURA - Masyarakat Kabupaten Puncak Jaya, Papua diminta tenang dalam menanggapai kasus hukum tindak pidana Pemilu yang menjerat Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya dan lima orang komisionernya, atas beberapa pelanggaran Pemilihan Legislatif (Pileg) beberapa waktu lalu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Puncak, Hengky M. Tinal, S.IP, kepada Okezone di Jayapura, Selasa (6/8/2019) mengungkap, proses hukum kepada para tersangka yakni Yopi Wonda, Nus Wakerkwa, Aniyus Tabuni, Panehas Kogoya, dan Jakson Hagabal, telah sampai di Kejaksaan Nabire, dan akan segera disidangkan.

"Berkas sudah di atas meja Pengadilan, itu artinya adalah ranah Pengadilan, dan tidak bisa diintervensi. Masyarakat Puncak harus paham itu," kata Hengky, Selasa (6/8/2019).

Atas persoalan hukum KPU Puncak tersebut, dijelaskan, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Bawaslu selaku pengawas pemilu untuk meneruskan laporan masyarakat atau peserta atas pelanggaran yang di temukan. Dan tentunya pihak Bawaslu tetap melakukan klasifikasi terlebih dahulu atas laporan itu.

Ketua Bawaslu Puncak Jaya Hengky

"Jadi itu adalah bagian dari tugas kami, masyarakat Puncak harus paham itu. Tidak ada masalah antara kami dan KPU, hanya caranya KPU salah, dan harus ditegakkan," ucapnya.

Dijelaskan, laporan masyarakat atas nama YM, yang kemudian dilakukan klasifikasi dan ditemukan yakni data DB1 dan DA1 itu dari 17 Distrik yang tidak sesuai jumlahnya. Atas itu, KPU Puncak diduga melanggar pasal 532 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan diproses hukum.

"Jadi laporan itu kita tindaklanjuti, dan sudah dilaporkan ke pihak DKPP juga. Kalau tidak kita proses, maka kita akan kena sanksi itu. Itu ada 17 Distrik dari 25 Distrik disana, yang terindikasi terjadi pelanggaran. Selisihnya dari DPT 158.330 jiwa menjadi 166.695 jiwa, melebihi DPT. Kalau sudah mengambil suara orang, mengalihkan suara orang, maka itu sanksinya berat," tegasnya.

Dikatakan, kasus yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nabire tersebut sudah memenuhi syarat formil dan materiil. Sehingga setelah diproses di tahap Gakkumdu, berkas perkara kemudian dilimpahkan ke ranah hukum. Hengky menyebut dalam waktu dekat kasus tersebut akan disidangkan.

Baca Juga: Viral Pembakaran Surat Suara, Ini Kata Ketua KPU Papua

"Jadi kami sampaikan kepada masyarakat, ini adalah proses pembelajaran politik. Termasuk kepada penyelenggara, jika menyalahi ketentuan atau membuat pelanggaran maka akan berhadapan dengan hukum, dan itu ditanggung sendiri," ucapnya.

Namun, pihaknya meminta kepada masyarakat agar tetap tenang, melihat semua proses dengan bijak. Semua pembuktian, akan disidangkan. Para tersangka masih bisa membela diri melalui Pengacaranya dalam persidangan tersebut.

(kha)

Berita Terkait

Pemilihan Legislatif

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini