Menyikapi Perkembangan Situasi Muslim Uighur di Xinjiang
BULAN Juli lalu, para duta besar dari negara-negara yang bertugas untuk Kantor PBB di Jenewa (UNOG) menyatakan sikapnya terhadap kebijakan China di Kawasan Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR), yang menyasar minoritas muslim Uighur.
Sikap tersebut dinyatakan dalam surat resmi yang ditujukan kepada Dewan HAM dan Komisaris Tinggi HAM PBB. Hasilnya, terjadi pembelahan dua kubu utama, yaitu pihak yang mendukung dan yang menentang.
Pihak penentang menuduh China telah menahan lebih dari satu juta orang, sebagian besar etnis Uighur, dalam fasilitas yang mereka sebut seperti ‘kamp-kamp internir atau kamp konsentrasi’ di Xinjiang. Sementara kelompok pendukung Beijing memberikan argumen sanggahan, bahwa ‘China telah mengambil serangkaian upaya kontra-terorisme dan deradikalisasi di Xinjiang, termasuk membangun pusat pelatihan dan edukasi vokasi’.
Sungguh ironis, di barisan pendukung kebijakan China yang berjumlah 50 negara itu terdapat negara-negara anggota OKI, seperti Arab Saudi, Pakistan, Mesir, Aljazair, hingga Suriah. Sebaliknya, 22 negara penentang didominasi negara Barat, dengan pengecualian Jepang. Sementara Indonesia sebagai negara dengan pemeluk Islam terbesar, juga India, Bangladesh, dan Malaysia memilih tidak menyatakan sikapnya.
Pendekatan Otoritarian
Dalih China memerangi radikalisme di Xinjiang memang sebetulnya memiliki basis argumen. Hanya saja, pendekatan otoritarian dan tangan besi dalam penanganan isu tersebut harus dikritisi. Masyarakat Uighur banyak yang terpapar radikalisme, ekstremisme, dan separatisme, sehingga terlibat dalam aksi-aksi kerusuhan dan teror. Menurut catatan Eksibisi Anti-Terorisme dan Ekstremisme di Urumqi, sejak 1992 hingga 2015 ribuan korban telah jatuh.
Tidak hanya kemiskinan yang membelit warganya, wilayah Xinjiang yang ditinggali muslim Uighur dan etnis minor lain, seperti Kazakh dan Kirgiz, juga dikenal rawan bencana berupa banjir, tanah longsor dan gempa, menyebabkan hidup mereka makin terhimpit.
