Usulan 10 Pimpinan MPR Hanya Nafsu Kekuasaan Elite Politik, Bukan Kepentingan Rakyat
JAKARTA - Usulan penambahan kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi 10 orang menuai kontroversi. Usulan tersebut dinilai hanya untuk memenuhi kepentingan nafsu jabatan elite politik semata.
"Elite politik tidak layak untuk jadi panutan masyarakat. Karena hanya cari kuasa dan jabatan. Tak perlu (ditambah)," kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta, Ujang Komarudin kepada Okezone, Jumat (23/8/2019).
Sebelumnya, Wasekjen Partai Amanat Nasional ( PAN) Saleh Partaonan Daulay mengusulkan pimpinan MPR menjadi 10 orang. Usulan itu ditujukan agar mendinginkan perebutan kursi pimpinan MPR antarparpol.
Ujang menilai usulan Saleh sangat berlebihan dan terkesan hanya bagi-bagi jabatan. Jika hal ini terjadi, maka politisi yang menikmati duduk di kursi kekuasaan tidak layak dicontoh.
"Itu hanya untuk kepentingan elite. Bukan kepentingan rakyat," tegas dia.
Baca juga: Pimpinan MPR Diusulkan 10 Orang, Fahri Hamzah: Enggak Ada Fungsinya!
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan usulan penambahan pimpinan MPR menjadi 10 orang sangat berlebihan. Pasalnya JK melihat tugas MPR saat ini tidak terlalu banyak.
"Berlebihan buat saya. Kan tugas MPR kan tidak banyak," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa 13 Agustus 2019.
(Salman Mardira)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
