Dear Jokowi, Orang Papua Butuh Penegakan Hukum Bukan Undangan Presiden
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengundang tokoh agama dan tokoh adat Papua - Papua Barat untuk bertemu di Istana Kepresidenan pada awal pekan depan. Rencana pertemuan itu salah satunya untuk membahas percepatan kesejahteraan di Papua.
Aktivis kemanusiaan asal Papua, Natalius Pigai mengkritisi undangan pertemuan dari Presiden Jokowi. Menurut Pigai, rakyat Papua butuh penegakan hukum terkait adanya dugaan tindak rasisme di Malang dan Surabaya, bukan undangan pertemuan dari Jokowi.
Baca Juga: Kedepankan Pendekatan Antropologi, Peran TNI Tangani Konflik Papua Dinilai Sudah Tepat
"Menurut saya, tokoh Papua ke Istana Negara itu begini, orang Papua membutuhkan proses hukum bukan undangan. Orang Papua membutuhkan kepastian hukum ditegakkan bukan sebuah undangan dan pertemuan," tegas Pigai saat berbincang dengan Okezone, Sabtu (24/8/2019).
Kata Pigai, Presiden Jokowi lebih baik mengundang kepala daerah di Jawa untuk membahas dugaan tindak pidana rasisme terhadap mahasiswa Papua ketimbang mengundang tokoh adat Papua. Hal itu, tekan Pigai, untuk mengantisipasi terulangnya kembali dugaan tindak pidana rasisme terhadap rakyat Papua.
"Kalau mau presiden sebagai kepala negara kalau mau mengundang, saya anjurkan undang saja Sri Sultan, para gubernur, bupati, wali kota, tokoh-tokoh masyarakat Jawa yang melakukan rasialisme ke Istana. Untuk menyadarkan mereka virus-virus rasisme itu," terangnya.
