Baca juga: JK: Kalau Ada GBHN, Presiden Kampanyekan Apa?
Sementara PDIP melalui Kongres V di Bali merekomendasikan dilakukannya amendemen terbatas UUD 1945 terkait GBHN sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.
Di sisi lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla merasa khawatir jika GBHN dihidupkan kembali akan berdampak pada sistem pemilihan langsung. Maka itu, jika GBHN tetap ingin dihidupkan, harus disinkronkan dengan sistem pemilihan langsung tersebut.
(Hantoro)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.