Fahri: Surat Jokowi soal Pemindahan Ibu Kota Kajian Bukan Pengajuan RUU
Menurutnya, anggaran pemerintah untuk membangun Ibu Kota baru tidak tepat terlebih melibatkan pihak swasta di dalamnya.
"Tidak boleh kita membangun jantung dari negara itu memakai uang swasta itu mustahil itu. DPR ini mau minta bikin gedung dengan anggaran perencanaan Rp30 miliar tahun pertama Rp600 miliar tahun kedua Rp400 miliar itu setengah mati bolak baliknya dan terhambat sampai sekarang udah dua periode 10 tahun. Nah, tiba-tiba pemerintah dengan sebuah surat seolah olah dia akan punya uang Rp500 triliun itu mustahil," ujarnya.
Seharusnya, kata dia, menteri-menteri di kabinet Jokowi bisa mengondisikan dengan baik rencana perpindahan tersebut. Kajian pemindahan pun harus dilakukan secara konferehensif dan tidak terburu-buru.
"Kajiannya itu harus lebih dingin harus lebih pelan-pelan dari bawah disosialisasikan, sebab pemindahan Ibu Kota itu bukan seperti membuat kota seperti orang bikin Bumi Serpong Damai atau Meikarta bukan itu. Ini membuat jantung dari republik yang harus dihitung betul itu karena letaknya sejarahnya dan konten konten sosiologi yang ada di dalamnya harus betul-betul menimbang mengingat Jakarta sudah menjadi Ibu Kota lebih dari 70 tahun jadi gak gampang itu ruhnya dicabut itu," ujarnya.
(Arief Setyadi )
