"Uang lembaga adat itu dibagi ke tua-tua adat, diberikan pada mereka untuk supaya Papua ini dijaga. Terus, dana agama punya kasih pendeta-pendeta, gereja-gereja dikasih supaya mereka layani yang sungguh-sungguh. Ini kan sudah difungsikan sudah diatur," ujarnya.

Lenis meminta APBD Papua harus diaudit guna mengetahui persoalan Papua selama ini. Ia ingin bila Pemprov Papua salah dalam mengurus pemerintannya, disampaikan ke publik sehingga tidak semuanya persoalan dilimpahkan ke pemerintah pusat.
Baca Juga : Tokoh Masyarakat Minta Jokowi Prioritaskan Masalah Papua
"Sebelum UU Otsus berakhir harus ada audit keuangan di Papua. Setelah itu melihat oh dana ini yang bikin kesalahan di Papua atau Jakarta. Kalau Papua mengatakan salah, berarti kita katakan dia salah. Kalau Papua mengatakannya Jakarta salah, bilang Jakarta yang salah. Supaya kami orang adat, orang awam, masyarakat kecil itu tahu penggunaan uang itu ke mana yang jelas," katanya.
Baca Juga : Wiranto : 2 Prajurit TNI Diproses Hukum Terkait Rasisme Papua
(Erha Aprili Ramadhoni)