Yorrys: Perlakukan Golkar sebagai Milik Pribadi Akan Mendapat Perlawanan dari Daerah
Yorrys menjelaskan, selain itu banyak pengurus partai, baik di DPP maupun DPD, marah karena Airlangga dan orang-orang kepercayaannya di DPP memperlakukan partai ibarat milik pribadi.
Baca juga: Kader Golkar Kembali Desak DPP Segera Laksanakan Rapat Pleno
"Penentuan alat kelengkapan daerah (AKD) diulur-ulur, dipersulit, bahkan ada oknum yang tega memalak atau meminta sejumlah uang kepada pimpinan daerah agar penetapan dari DPP untuk posisi-posisi strategis, seperti ketua DPRD atau wakil ketua DPRD, bisa cepat keluar," papar Yorrys.
Ia menambahkan, begitu juga dengan tindakan Airlangga menggembok dan memperketat pengamanan kantor DPP yang berarti membatasi akses bagi semua kader. DPP berperilaku diskrimantif karena membeda-bedakan kader yang boleh dan tidak boleh mendatangi kantor DPP.
Baca juga: AMPG Lakukan Penyegaran Kepengurusan demi Produktivitas Organisasi
"Perilaku DPP seperti itu terlihat tidak etis karena mengibaratkan Partai Golkar milik pribadi Ketua Umum dan segelintir kader. Maka, mosi tidak percaya kepada Ketua Umum menjadi langkah paling relevan. Mosi tidak percaya itu harus dibaca sebagai faktor pendorong bagi perbaikan tata kelola partai," tandasnya.
(Hantoro)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
