JAKARTA – Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif mengatakan Teheran berusaha menjaga keberlangsungan perjanjian program nuklir yang disepakati dengan negara-negara kekuatan dunia yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), setelah keluarnya Amerika Serikat (AS). Iran juga meminta bantuan Indonesia untuk melakukan hal itu.
Dalam keterangan pers bersama usai bertemu Menlu RI, Retno Marsudi, diplomat senior Iran itu mengatakan bahwa sejak keluarnya AS dari JCPOA pada 2018, Teheran telah mengambil berbagai upaya diplomasi dan langkah-langkah yang telah dicantumkan dalam paragraf 36 JCPOA untuk menyelamatkan kesepakatan itu.
BACA JUGA: Bersama Menlu Iran, Retno Marsudi Serukan Perdamaian di Timur Tengah
Menlu Iran itu mengecam sanksi ekonomi yang kembali diberlakukan AS, menyebutnya sebagai sebuah terorisme ekonomi dan menyayangkan kegagalan negara-negara Eropa untuk memenuhi kewajibannya seperti yang telah disepakati dalam JCPOA.
“Presiden Trump menyebut (sanksi-sanksi) itu perang, kami menyebutnya terorisme karena mereka menargetkan warga negara, warga sipil Iran,” kata Menlu Zarif.
Dia menjelaskan bahwa negara-negara Eropa saat ini gagal memenuhi komitmennya sebagaimana tercantum dalam JCPOA sehingga Iran terpaksa mengambil tindakan sementara untuk menanggapi ketidakpatuhan UE tersebut. Namun, dia menjelaskan bahwa saat UE kembali memenuhi komitmennya, di saat itu juga Iran akan menarik kembali tindakan-tindakan yang telah diambil.
“Kami telah mengatakannya berulang kali bahwa begitu mereka kembali mematuhi (JCPOA), kami siap untuk membalikkan tindakan sementara yang telah kami ambil untuk memperbaiki ketidakpatuhan yang mereka miliki dengan JCPOA,” kata Menlu Zarif pada Jumat, 6 September.
BACA JUGA: Iran Tak Mau Berdialog dengan AS kecuali Sanksi Dicabut
Dia juga meminta bantuan Indonesia untuk menyerukan kepada pihak-pihak terkait agar mengimplementasikan JCPOA secara penuh, berikut juga Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 mengenai kesepakatan itu. Keduanya, baik JCPOA mau pun resolusi 2231, bergantung pada premis program nuklir Iran tetap damai dan normalisasi hubungan ekonomi dengan Iran.
“Sayangnya AS tidak hanya tidak melakukan normalisasi hubungan ekonominya dengan Iran tetapi juga menghukum negara lain karena menormalisasi hubungan ekonomi dengan Iran, (langkah) yang sama sekali tidak dapat diterima,” pungkasnya.
Follow Berita Okezone di Google News
(dka)
