Anggota DPR Baru Diminta Tolak Revisi UU KPK

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2019 |07:36 WIB

Anggota DPR Baru Diminta Tolak Revisi UU KPK

Ilustrasi Gedung DPR

JAKARTA - DPR diminta menolak revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pasalnya, hal itu akan melemahkan kewenangan dari lembaga antirasuah dalam memberangus praktik korupsi di Indonesia.

"DPR berikutnya harus menolak revisi ini, DPR yang akan habis ini benar-benar meninggalkan bom waktu," kata Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Hajar Fickar kepada Okezone, Kamis (5/9/2019).

Baca Juga:

Penembakan Massal Guncang Festival Makanan AS, 3 Orang Tewas, 4 Luka

Ilustrasi Gedung KPK

Fickar menyebut, Presiden Jokowi jyga harus tegas menolak perubahan ini. Pasalnya, kata dia, jangan seperti soal Capim KPK yang diserahkan Pansel yang tidak memperdulikan aspirasi masyarakat.

"Menurut saya jangan main-main dengan aspirasi masyarakat, pasti akan ada akibat sosiologis dan yuridisnya," ujar Fickar.