Kendalikan Karhutla, Indonesia Diminta Belajar dari Malaysia
Terpisah, Direktur KKI WARSI, Rudi Syaf yang menyampaikan, berdasarkan data dan analisis pihaknya, telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi disepanjang tahun 2019, seluas 18.854 hektare dengan titik hotspot sebanyak 7.468.
"Itu berdasarkan data per 31 Agustus lalu dan berdasarkan Citra Lansat TM8," kata Rudi.
Menurutnya, dari total luas lahan terbakar tersebut, seluas 8.168 hektare terbakar di lahan gambut, di HTI 3.499 hektar, 4.359 hektar di lahan sawit, 1.193 hektar di lahan HPH, 6.500 hektar di restorasi dan 2.954 hektar di lahan masyarakat.
Terlebih lagi di lahan gambut, katanya, pemadaman api lebih sulit dilakukan. Namun demikian, tetap ada solusinya. Solusinya, ungkap Rudi, adalah bersama-sama untuk taat aturan, pemerintah harus tegas melakukan pengamanan.
"Pengamanan saat ini rendah, program pemerintah membasahi lahan gambut perlu dilakukan audit, kepatuhan kepada pemegang izin harus dilakukan sesuai dengan Perpres terkait tinggi muka air," ungkapnya lagi.
Sementara Direktur Perkumpulan Hijau dan Koordinator Pantau Gambut Jambi, Fery Irawan mengatakan lahan gambut yang ada di tiga kabupaten dalam Provinsi Jambi saat ini hampir 80 persennya telah rusak.
Baca Juga: Jawaban Panglima soal Pencopotan Petinggi TNI yang Gagal Tangani Karhutla
Menurutnya, ini akibat berlangsungnya kebakaran hutan dan lahan yang acap kali terjadi di Provinsi Jambi. Dari catatannya, di Jambi ada sekitar 600 ribu hektar lahan gambut yang tersebar di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Muarojambi, Tanjab Barat dan Tanjab Timur ada sekitar 200 ribu hektar rusak karena dibuat ijin oleh pihak perusahaan.
"Kerusakan itu yang resmi, kalau tidak resmi diduga sudah mencapai 80 persen lahan gambut di Jambi rusak, karena dibuat kanal-kanal yang bisa mengeringkan lahan gambut. Akibatnya lahan gambut mudah terbakar," ucap Fery.
Untuk memulihkam itu semuanya, katanya, perlu waktu berpuluh-puluh tahun, dan utama izin-izin perusahaan yang ada diwilayah lahan gambut harus dicabut.
"Izin-izin itu, kita dorong untuk dicabut, dan kita kembalikan fungsi lahan gambut seperti semula," tegasnya.
(Fiddy Anggriawan )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
