Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Kendalikan Karhutla, Indonesia Diminta Belajar dari Malaysia

Azhari Sultan , Jurnalis-Senin, 16 September 2019 |05:34 WIB
Kendalikan Karhutla, Indonesia Diminta Belajar dari Malaysia
Kabut Asap Akibat Karhutla di Jambi (foto: Okezone/Azhari Sultan)
A
A
A

JAMBI - Kondisi kualitas udara akibat kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi kian mengkhawatirkan. Bahkan pada minggu lalu, anak didik tingkat PAUD, TK, SD dan SMP di Kota Jambi diliburkan pihak Pemerintah Kota Jambi.

Karena itu, salah seorang tokoh masyarakat Jambi, Usman Ermulan meminta upaya pengendalian karhutla yang kian meluas terus ditingkatkan.

Baca Juga: Seorang Bayi Dikabarkan Meninggal Akibat Kabut Asap 

Mantan Bupati Tanjungjabung Barat dua periode ini menyarankan kepada pemerintah perlu adanya penataan, karena alam tidak bisa dibiarkan begitu saja.

"Kita belajar dari Malaysia, ada kaplingnya, ada untuk kawasan sawit, karet dan kawasan hutan dan itu dijaga untuk stok air," ungkap Usman, Minggu (15/9/2019).

TNI padamkan kebakaran hutan di Jambi (istimewa)	 

Disamping itu, dia menilai belum adanya ketegasan pihak pemerintah atas adanya lahan gambut yang terbakar di kawasan perkebunan milik korporasi.

"Semua sudah diatur melalui restorasi gambut. Begitu juga kepada perusahan untuk diwilayahnya menjadi tanggung jawabnya. Dan tidak ada salahnya jika kebakaran yang terjadi di luar wilayahnya juga ikut membantu dan jangan hanya melepaskan tanggungjawab ke pemda dan satgas saja," tegas mantan anggota DPR RI tiga priode ini.

Tidak itu saja, menurutnya, pemerintah juga harus lebih tegas terhadap pihak perusahan selaku pemegang izin perkebunan untuk bertanggungjawab dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah dan sekitar konsesinya.

"Jangan ada yang dikorbankan, seperti ancaman Presiden Jokowi akan mencopot Pangdam, Kapolda dan Danrem jika wilayah teritorialnya masih terjadi kebakaran hutan dan lahan," tutur Usman.

Baginya, ancaman tersebut ridak relevan, sebab dalam hal memberikan izin bagi perusahan perkebunan adalah kepala daerah. Yang ditingkatkan adalah koordinasi antar steakholder dalam penanganan karhutla.

"Yang ngasih izin kepala daerah, gubernur, bupati. Kenapa harus jadi korban danrem, pangdam dan kapolda. Dia tidak tau menau, ketika ada api dia harus diganti? Jangan dong?" tuturnya.

Terakhir, dia berharap kabut asap yang terjadi saat ini di Jambi segera teratasi. "Saya tidak ingin kerugian akibat karhutla yang terjadi pada tahun 2015 lalu kembali terjadi lagi," harap Usman.

Halaman:
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement