nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Trump Minta Presiden Ukraina Selidiki Capres Partai Demokrat

Rahman Asmardika, Jurnalis · Kamis 26 September 2019 10:50 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 09 26 18 2109515 trump-minta-presiden-ukraina-selidiki-capres-partai-demokrat-opskc3OoEz.jpg Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Foto: Reuters)

WASHINGTON – Ringkasan percakapan telepon antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy mengonfirmasi dugaan bahwa Trump menekan Zelenskiy untuk menyelidiki kandidat presiden Partai Demokrat, Joe Biden. Ringkasan percakapan kedua pemimpin itu dirilis Pemerintahan Trump pada Rabu, menyusul diluncurkannya penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden ke-45 AS itu.

Keterangan resmi dari panggilan telepon selama setengah jam pada Juli antara Trump dengan Zelenskiy mengungkapkan secara terbuka pertukaran permintaan, janji, dan tuduhan, termasuk beberapa yang tidak terkait dengan Biden.

BACA JUGA: DPR AS Luncurkan Penyelidikan Pemakzulan Trump

Ringkasan percakapan ini dirilis sehari setelah Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengatakan majelis yang dipimpin Demokrat meluncurkan penyelidikan pemazulan resmi yang dapat mengancam jabatan Trump saat ia berkampanye untuk pemilihan kembali pada 2020.

Menurut salah satu ajudannya, Pelosi menyarankan kepada para pimpinan Demokrat pada Rabu untuk membuat penyelidikan berfokus pada Trump dan hubungannya dengan Ukraina.

Penyelidikan itu dapat menyebabkan pasal pemakzulan di DPR yang dapat memicu persidangan di Senat tentang apakah akan mencopot Trump dari jabatannya.

Rincian dari percakapan telepon pada 25 Juli itu menimbulkan reaksi kemarahan dari Partai Demokrat yang menuduh Trump meminta bantuan Ukraina untuk melakukan kampanye hitam terhadap Biden. Wakil dari Presiden Barack Obama itu telah memimpin dalam jajak pendapat di antara kandidat Demokrat yang akan maju dalam pemilihan November 2020.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy. (Reuters)

Panggilan telepon itu terjadi setelah Trump telah memerintahkan pembekuan hampir USD400 juta dalam bentuk dana bantuan AS ke Ukraina.

Menurut ringkasan telepon tersebut, Trump mengatakan kepada Zelenskiy bahwa Jaksa Agung AS William Barr, dan pengacara pribadi Trump Rudy Giuliani akan berbicara dengannya tentang pembukaan kembali investigasi Kiev terhadap sebuah perusahaan gas Ukraina di mana putra Biden, Hunter menjabat sebagai direktur.

"Hal lain, ada banyak pembicaraan tentang putra Biden, bahwa Biden menghentikan penuntutan dan banyak orang ingin mencari tahu tentang hal itu, jadi apa pun yang dapat Anda lakukan dengan Jaksa Agung akan hebat," kata Trump, merujuk pada Barr sebagaimana dilansir Reuters, Kamis (26/9/2019).

Dalam ringkasan itu, Trump tidak pernah secara eksplisit mengatakan kepada Zelenskiy bahwa bantuan AS bergantung pada penyelidikannya terhadap Biden. Namun, Trump menekankan pentingnya dukungan AS sebelum mendesaknya untuk mengambil tindakan pada saingannya itu.

Pelosi mengatakan catatan pada percakapan telepon itu menegaskan bahwa Trump terlibat dalam perilaku yang merusak integritas pemilu AS, martabat kepresidenan dan keamanan nasional.

"Presiden telah mencoba membuat pelanggaran hukum menjadi kebajikan di Amerika dan sekarang mengekspornya ke luar negeri," kata Pelosi.

Ketua DPR AS, Nancy Pelosi.

Namun, menurut penjabat Departemen Kehakiman pekan lalu, tindakan Trump atas panggilan itu tidak sama dengan pelanggaran pidana hukum keuangan kampanye. Hal itu dikarenakan permintaan Trump - penyelidikan terhadap saingan politik - bukanlah "hal yang bernilai".

BACA JUGA: Lepas Jabatan sebagai Wapres AS, Joe Biden Siap Ngebut Lagi

Banyak politisi Partai Republik juga membela Trump dan mengatakan bahwa tidak adanya quid pro quo – ungkapan Latin yang berarti bantuan untuk bantuan - dalam panggilan tersebut menunjukkan bahwa kekhawatiran kubu Demokrat terlalu berlebihan. Pemimpin Mayoritas Senat, Mitch McConnell mengecam apa yang disebutnya sebagai "obsesi pemakzulan" oleh Demokrat.

Sementara Senator Pat Toomey mengatakan pembicaraan Trump tentang Biden tidak pantas tetapi bukan merupakan pelanggaran yang dapat membuatnya dimakzulkan.

AS telah memberikan bantuan militer ke Ukraina sejak pencaplokan Krimea oleh Rusia pada 2014. Bantuan senilai USD391,5 juta yang dipermasalahkan dalam kontroversi saat ini telah disetujui oleh Kongres untuk membantu Ukraina menangani pemberontakan oleh separatis yang didukung Rusia di bagian timur Ukraina.

Menurut memo hukum yang dikeluarkan Kantor Penasihat Hukum Departemen Kehakiman, Whistleblower prihatin bahwa Trump menekan seorang pemimpin asing untuk mengambil tindakan resmi yang akan membantunya dalam pemilihan ulang 2020.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini